Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru

Kekuatan politik militer era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, menjadikan militer sebagai kekuatan politik yang dominan dan stabilitator, militer sebagai kekuatan negara dan sebagai kekuatan politik. Di era ini peran militer bukan saja sebagai perthanan dan keamanan negara tapi juga militer berkecimpung dalam politik praktis.

Dari asumsi di atas, ABRI memiliki dua peranan yang cukup signifikan dan seringkali dikenal dengan “dwifungsi ABRI”, yakni selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial-politik. Istilah dwifungsi yang menjadi dasar legitimasi bagi peran sosial-politik angkatan bersenjata sendiri mulai berkembang dan populer pada masa Orde Baru. Ini diawali dari konsepsi Nasution tentang “Jalan Tengah” ABRI pada 1958, yang intinya tentang pemberian kesempatan kepada ABRI, sebagai salah satu kekuatan politik bagsa untuk berperan serta di dalam pemerintahan atas dasar “Asas Negara Kekeluargaan”. Ditambah dengan fakta pada Agustus tahun 1966, ABRI menyatakan kepeduliannya untuk ikut mengatasi tiga masalah nasional, yakni stabilitas sosial politik, stabilitas sosial ekonomi, dan kedudukan serta peran ABRI dalam revolusi Indonesia sebagai kekuatan revolusi, alat penegak demokrasi dan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dapat disimpulkan, ABRI ingin mengutarakan etikatnya untuk tidak sekedar berperan dalam dunia militer-hankam saja, namun meluas pada bidang sosial-politik karena keduanya saling berkesinambungan. Hal ini menimbulkan beberapa perubahan dalam politik di Indonesia.

1. Militer sebagai bentuk kekuatan negara
Sebagai bentuk keterlibatan militer dalam hal pertahanan dan keamanaan untuk menjaga stabilitas keamanaan. Dalam hal ini abri berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh penguasa untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia dan juga sebagai bentuk perjuangan politik yang bentuknya dapat berupa peperangan. Dalam masa soeharto militer sebagai salah satu instasi yang menjaga pertahanan dan keamanan negara. contohnya menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman G 30 September 1965. Sumber buku : Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004 oleh Dr. Abdoel Fattah. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta. 2005.

2. Militer sebagai bentuk kekuatan yang dominan
Selama periode awal orde baru, soeharto banyak menempatkan peranan-peranan militer di dalam kabinetnya juga dalam institusi politik serta ekonomis yang strategis. Posisi tersebut seperti menteri sekertaris negara, menteri dalam negeri, menteri pertahanan dan keamanaan yang senantiasa dipergang oleh para perwira militer. Dominasi militer ini terus dipertahankan oleh soeharto melalui resepsi dan kontrol politik yang kuat dan kemudian dikenal dengan lahirnya Dwifungsi ABRI. Sumber :

1. Budi Irwanto, Flim Ideology dan Militer; hegemoni militer dalam sinema Indonesia. yogyakarta : Media Pressindo, 1999.
2. Arif Yulianto, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

3. Militer sebagai instrumen penguasa
Tampilnya ABRI dalam militer dipahami sebagai senjata penguasa untuk terus mempertahankan stabilitas negara, selain itu juga digunakan sebagai pendukung penguasa untuk menjalankan segala kbijakan negara guna kepentingan masyarakatnya. dalam mendapatkan dan mempertahankan politik, seorang penguasa harus memiliki kekuatan militer yang kuat. militer dianggap sebagai instrumen dan alat penguasa pada masa pemerintahan soeharto. Militer mempunyai peran yang mendukung dan terlibat secara langsung dalam usaha merangkai kekuasaan soeharto menjadi sebuah bentuk yang dicita-citakan.

Sumber : Syarwan Hamid, Kepemimpinan ABRI dalam prespektif sejarah. yogyakarta : Gajahmada universitty Press 1998 dan Katharine E. MC Greger, Ketika Sejarah Berseragam Membongkar Ideologi Milieter dalam Menyusun Sejarah Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Syarikat 2008
Dalam masa orde baru dimana kepemimpinan soeharto, ABRI berperan cukup sentarl dalam kehidupan sosial-politik dan terlibat dalam kenegaraan.

1. ABRI dalam DPR
2. sebagai stabilitator dan dinamisator kehadiran ABRI dalam politik diwujudkan melalui golongan karya
3. ABRI bukan sebagai legislatif tetapi juga eksekutif.
4. Dalam rangka mendukung abri dan kesejahteraan anggotanya presiden soeharto pun memberikan banyak kesempatan pada keluarga ABRI untuk aktif berbisnis
5. ABRI pun aktif dalam memerankan fungsi modrenisasi didaerah tertinggal

Munculnya dwifungsi ABRI bahwa sebagai kekuatan HANKAM maka ABRI merupakan aparatur Negera atau Pemerintah, yakni ABRI menjalankan fungsi HANKAMNAS untuk mempertahankan dan mengamankan Negara dan bangsa terhadap serangan atau ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. ABRI sebagai kekuatan sosial yakni sebgai salah satu golongan karya yang ikut aktif dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat dan negeara disemua bidang dalam rangka pencapaian tujuan nasional. hadirnya ABRI sebagai salah satu kekuatan politik Orde Baru ditandai oleh duduknya anggota ABRI dalam berbagai jabatan di pemerintah baik pusat maupun daerah. ABRI melalui para personilnya juga memperkuat pengaruhnya atas nama kekuasaan negara yaitu dengan mendorong birokrasi dan responsive, loyal, terintegrasi sebagai bagian dari berbagai kekuasaan eksekutif (presiden). pemerintah orde baru memusatkan proses pengambilan keputusan ditingkat elit pemerintah diikuti dengan meningkatnya dominasi militer. tujuan semua ini adalah untuk lebih menjamin dominasi ABRI oleh rezim soeharto.

Share this post