Pakistan

PAKISTAN

A. Pakistan Sebagai Wangsa
1. Mohammad Ali Jinnah ( Bapak Bangsa )
Mohammad Ali Jinnah atau yang mendapat julukan sebagai “Quaid-e Azam” (Pemimpin agung), dianggap sebagai bapak bangsa Pakistan, karena mengingat begitu besar peranannya bagi bangsa pakistan. Ia bersama liga muslim telah bekampanye dengan gigih untuk berdirinya negara Pakistan. Pada tanggal 23 Maret 1940 diselenggarakan “Resolusi Lahore”, dalam resolusi itu dikemukakan tuntutan untuk menderikan sebuah negara yang bisa mewadahi aspirasi umat Islam India yang sesuai dengan kebudayaan, sosial, politik, maupun agama.ada beberapa sebab yang menjadikan Pakistan ingin menjadi negara yang merdeka dan memisahkan diri dari India:
a) Perbedaan agama yang sangat mencolok diantara golongan masyarakat.
b) Adanya keinginan masing-masing kelompok untuk mempertahankan kemurnian darah atau ras mereka.
c) Perbedaan dalam kepentingan sosial, politik, budaya maupun ekonomi.

Akhirnya setelah melalui perjuangan yang begitu panjang, semangat semangat berpisahpun berhasil direalisasikan, dengan berdirinya negara Pakistan yang merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947.

2. Kaum Muslim di India
Pada tahun 1940-an, ketika perjuangan memperoleh tanah air sendiri bagi kaum muslim di India mencapai puncaknya, jumlah mereka sudah mencapai sekitar 100 juta orang atau seper-empat persen dari jumlah penduduk India yang di jajah Inggris. Meskipun diantara kaum muslim terdapat banyak perbedaan dan keragaman dalam bidang budaya, bahasa, sosial, ekonomi namun mereka perlu bersatu sebagai wujud persatuan dalam satu agama yaitu agama Islam.

Kaum muslim di India sebagian besar tinggal di kawasan Barat Laut, provinsi utara tengah dan Timur Laut India. Di kawasan Barat Laut mereka banyak menempati daerah-daerah seperti Provinsi Punjab, Sindu dan daerah perbatasan Barat Laut. Jumlah penduduk muslim di kawasan ini berjumlah 60 juta orang. Di kawasan Timur Laut India, jumlah penduduk muslim sekitar 90 juta orang. Keadan ekonomi di kawasan ini kurang berkembang bila dibandingkan dengan kawasan yang lainnya hal itu disebabkan mereka hanya memiliki tanah pertanian yang sempit serta belum berkembangnya sistem pendidikan dikawasan ini. Sementara itu, jumlah penduduk di provinsi utara tengah hanya sekitar 20%, meskipun demikian mereka tergolong sebagai kaum yang terpelajar yang hidup di kota-kota serta kehidupan yang lebih modern. Dikawasan lain seperti di Delhi, Bihar, Orissa dan Bombaykaum muslim mempunyai posisi sosial ekonomi yang baik, mengingat mereka merupakan keturunan kekaesaran Mugul. Karena alasan itulah mereka berani melakukan perlawanan terhadap Inggris. Misalnya pemberontakan “Sepoy atau Indian Mutiny” yang berakibat merugikan bagi kaum muslim karena setelah tahun 1857, inggris mulai mengganti bahasa persia dan urdu dengan bahasa Inggris sebagai bahasa yang resmi dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa perdangan. Hal itu membuat kaum muslim menjadi banyak yang buta huruf dan tersingkir dari pergaulan sosial.

Menyaksikan dan menyadari semua gejala sosial yang terjadi setelah tahun 1857 itu, maka bangkitlah pembaharuan- pembaharuan untuk mengangkat kembali posisi sosial, ekonomi, politik mereka dalam pergaulan antar bangsa agar tidak lagi terkucilkan. Salah satu tokoh yang dinilai berhasil adalah “Sir Sayyid Ahmad Khan”. Ia mengembangkan program pendidikan yang memberikan dampak yang begitu besar bagi Pakistan, diantaranya adalah lembaga pendidikan tinggi Aligarh College. Disamping itu masih ada tokoh lain seperti :
a) M. Ali Jinnah dari Bombay
b) Churadrigar dari Bombay
c) Liaqat dan Khaliquazaman dari Provinsi-provinsi
d) Nawab dari Bhopal

3. Peranan Kerajaan Inggris
Kehadiran pemerintahan kolonial Inggris membawa dampak yang cukup berbeda pada dua komunitas muslim di bagian Barat Laut dan di Timur Laut India, misalnya:

a) Memberikan peluang bagi munculnya gerakan sekularisasi dan modernnisasi setelah kehancuran kekaesaran Mogul.
b) Pemerintah kolonial mengeluarkan “Indian Act Of ” pada tahun 1935
Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pemerintahan India yang baru,misalnya pemberian status otonomi daerah bagi sebelas provinsi dalam India bekas jajahan Inggris yang akan dibentuk federasi dalam sistem demokrasi parlemnter. Walaupun pada kenyataanya rancangan ini tidak menghasilkan keseimbangan dalam kekuatan politik pasca pemilu 1937.
c) Dibentuknya “Cabinet Mission Plan”.
d) Sebelum keputusan diambil, pemerintah Inggris telah melakukan langkah konkret yaitu perdana menteri Clement Atlee di London mengutus tiga orang menteri dalam misi kabinet untuk melakukan penjajagan terhadap sejumlah pemimpin India. Dibentuknya “Cabinet Mission Plan” yang berupa konfederasi dari tiga negara. Rencana Inggris tersebut mendapat persetujuan dari Maulana K.A (tokoh AINC), Jawaral Nehru (pemimpin AINC) dan liga muslim pada tahun 1946 menerima baik pembagian India menjadi tiga negara yaitu India, Pakistan, dan Banglades.

4. Kaum Muslimin Punjabi dan Benggali
Nama Pakistan adalah kumpulan huruf awal dari nama beberpa suku bangsa yang merupakan pendirinya. Huruf P merupakan nama “Punjabi”, Huruf A merupakan nama “Afgani”, Huruf K merupakan nama “Kasmiri”, Huruf S merupakan nama “Sindhi” dan kata “tan ” berasal dari Baluchistan.

Wilayah Pakistan terdiri dari empat Provinsi yaitu: Punjab, Sind, Pathan dan Baluchistan. Wilayah Punjab (Pakistan Barat) dan Benggali (pakistan Timur) menjadi wilayah terpenting mengingat kedua wilayah ini terpisah dari kedua sisi India baru. Dijadikannya bahasa Urdu sebagai bahasa persatuan ternyata masih belum juga mempersatukan bangsa karena bahasa ini hanya digukan 8% dari jumlah penduduk yang ada.

5. Kemerdekaan Pakistan
Pakistan mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 14 agustus 1947, hal ini disampaikan oleh raja muda Inggris “Lord Mountbatten”. Ia telah melantik Moh. Ali Jinnah sebagai gubenur jendral Pakistan. Pada tanggal 11 Agustus Jinnah telah menjadi ketua dalam sidang konstituante yang pertama, dalam sidang tersebut dibahas mengenai GBHN negara Pakistan sebagai negara baru. Dalam sidang ini pula Jinnah mendapat gelar “Quaid-e Azam” (pemimpin besar) dari majelis konstituante.

Jinnah wafat pada tahun 1948, ia dimakamkan di Baluchistan. Setelah ditinggalkan oleh Jinnah semangat pembaharuan dan proses pembangunan masih terus berjalan. Sebagai penggantinya Liaqat Ali Khan sebagai presiden liga muslim, Khwaja Nazimuddi diangkat sebagai gubernur jendral dan Maulvi Tamizuddin terpilih sebagai majelis konstituante.

B. KEBHINEKAAN PAKISTAN
1. Awal kebhinekaan
Pakistan tergolong negara baru yang tetap memiliki perbedaan, meskipun awalnya telah dirancang sebagai negara muslim yang diperintah oleh dasar Islam. Perbedaan/kebhinekaan itu bermula sejak perpindahan 14 juta orang yang melintasi perbatasan India-Pakistan selama tahun 1947. Pakistan telah kehilangan 6 juta orang yang meninggalkan Pakistan menuju India, sebaliknya Pakistan juga kedatangan 8 juta orang yang berpindah dari India menuju pakistan. Perpindahan tersebut terjadi dalam dua gelombang, geloimbang pertama dilakukan oleh para pengusaha dan gelombang kedua dilakukan oleh orang-orang di daerah sebelah Timur Punjab.

2. Kebudayaan kaum Muhajir (Pendatang) dan Kaum Pribumi
Dalam penampilan budaya kaum pendatang memiliki perbedaan yang penting dibandingkan dengan penduduk pribumi yang sudah tinggal disana sebelum Pakistan merdeka. Perbedaan diantara keduannya nampak sekali dalam bidang kehidupan, seperti:
a) Dalam bidang sosial, kaum pribumi lebih bersifat Paternalistik. Sedangkan kaum muhajirin bersifat lebih demokratis.
b) Dalam bidang pengelolaan negara, kaum pribumi lebih berorientasi pada dasar Qur”an dan Al-Hadist serta pemerintahan yang lebih tertutup. Sedangkan kaum muhajirin bersifat sekuler yang artinya memisahkan masalah negara dengan keyakianan serta pemerintahannya lebih liberal.
c) Dalam bidang ekonomi, kaum pribumi lebih mengandalkan sitem agrikultural. Sedangkan kaum muhajirin lebih mengandalkan kemampuan bisnis atau Industri.
d) Dalam bidang politik, aspirasi politik para pendatang menduduki posisi dominan sebagai salah satu fraksi dalam liga muslim, mereka diwakili oleh Liaqat Ali Khan. Sedangkan penduduk asli lebih berorientasi pada ajaran agama dan aristikrasi.

3. Kompromi Politik
Konstitusi 1956 yang dihasilkan oleh Majelis hampil seluruhnya diambil dari “Indian Act 1935”. Dimana tanggungjawab pemerintahan dibagi kedalam tanggungjawab pusat, provinsi dan tanggungjawab bersama. Anggota Legislatif pusat dan provinsi dipilih dalam waktu lima tahun sekali. Dewan Legislatif pusat berhak memilih perdana menteri dan Dewan Legislatif provinsi berhak memilih kepala pemerintahan. Prinsip yang dalam pembukaan konstitusi adalah sebagai berikut:

a) Kekuasaan tertinggi ditangan Allah
b) Hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan Qur”an dan sunah Rasul
c) Negara tidak akan mencantumkan hukum yang bertentangan dengan Qur”an dan sunah Rasul.

Dibawah konstitusi 1956 ini, dipilih jendral Iskandar Mirza sebagai Presiden dan Churdi Muhammad Ali sebagai perdana menteri. Dalam masa selanjutnya proses pribumisasi politik semakin mencolok, hali ini ditandai dengan masuknya partai Republik dalam percaturan Polik.

Pada tanggal 7 Oktober 1958, jendral Ayub Khan telah melakukan kudeta yang pertama dengan menggeser perdana menteri dan kabinetnya, membubarkan dewan nasional, memberlakukan konstitusi, menghentikan seluru kegiatan politik dan mengangkat dirinya sebagai Diktator. Sementara itu pada tanggal 27 Oktober, ia melakukan keduta yang kedua dengan menggantikan Iskandar Mirza sebagai presiden dan militer akan turun setiap kali terjadi pertentangan politik yang mengancam stabilitas nasional.

C. ERA AYUB KHAN
1. Basic demokrasi: sebuah ekperimen politik
Ayub khan telah melakukan beberapa agenda sebelum perumusan konstitusi baru, seperti:
a) Perumusan konsep basic demokrasi
b) Perpindahan Ibu kota dari Karachi
c) Reformasi Liga Muslim

Dalam penyusunan konstitusi baru yang diserahkan pda ahli hukum telah melahirkan konstitusi yang sangat berbeda dengan konstitusi 1956, misalnya:
a) Pemilihan presiden dilakukan oleh 80.000 orang yang disebut penasehat.
b) Presiden memilki hak atas produk legislatif.
c) Sistem sentralisasi ketat, dengan pemerintahan secara tidak langsung dikendalikan oleh presiden.
d) Kekuasaan Legislatif semakin terbatas, hanya mencangkup bidang perpajakan saja.
e) Dalam dewan legislatif terdapat dua perombakan, yaitu partai semakin dibatasi dan produk legislatif harus sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam pemerintahan Ayub Khan, ia melibatkan kelompok tengah dalam proses pengambilan keputusan hal tersebut membuat ia berhasil memenagkan pemilu 1962 dengan mengalahkan Fatimah Jinnah (adik Ali Jinnah). Tanggal 6 September 1965 telah terjadi pertempuran dengan India yang membawa Konsekuensi yang tak terduka bagi Pakistan, seperti: jendral muda kecewa dengan kepemimpinan perang sekarang,ayub khan semakin mengalmi kesulitan dalam ekperimen politiknya serta kesehatan Ayub Khan yang semakin memburuk hingga ia harus dirawat di rumah sakit. Hal itu semua semakin membuat kondisi yang buruk dalam sistem politik. Akhirnya setelah diberlakukannya undang-undang darurat militer diangkatlah Jendral Yahya sebagai Presiden.

2. Pemerintahan Ayub Khan
Awalnya pemerintahan Ayub Khan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Namun begitu ia tampil dalam kancah politik kinerjanya sangat mengecewakan bahkan ia kehilangan reputasi profesionalismenya dan tejadi perang Indo-Pakistan tahun1965. Untuk mengakhiri konflik Indo-Pakistan telah diadakan deklarasi “Tashkent”. Namun deklarasi tersebut sangat merugikan bagi Pakistan. Ia membuat partai rakyat Pakistan yang mengkapanyekan prinsip ekonomi kerakyatan yang Islami yang disebut sosialisme Islam. Melihat kondisi ekonomi Pakistan yang semakin merosot, ia mendesak agar Ayub Khan segera mundur dari pemerintahan. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1969 Ayub Khan berhasil digantikan oleh Yahya Khan.

D. ERA YAHYA KHAN
Dalam era kepemerintahannya Yahya Khan mulai membongkar sistem politik Ayub Khan. Setelah mendapat kepercayaan kaum politis Yahya mulai menempatkan para politisi diluar pusat pemerintahan. Dia juga memberlakukan pemerintahan semi militer yang represif. Untuk melaksanakan sistem barunya, Yahya melakukan perubahan seperti:
a) Mengurangi jumlah pejabat militer dalam forum politik.
b) Diberlakukannya “One man one vote” sebagai wujud prinsip kesamaan hak politik.

Ditahun 1970, Yahya Khan menyetujui tuntutan Benggala tentang pengakuan kesamaan hak yang setara dengan Pakistan barat sebagai unit. Pada tanggal 30 Maret juga dikeluarkan aturan resmi mengenai Dewan Legislatif baru, dimana dewan ini beranggotakan 300 orang.

Azas Pancasila
Sebelum melaksanakan pemilu tanggal 5 Oktober 1970, pemerintah telah merampungkan konstitusi baru yang berisi lima prinsip dasar yaitu:

(1) Azas Negara Islam
(2) Azas Negara Demokrasi dengan Pemilihan bebas
(3) Azas Persatuan Nasional dan Keutuhan Teritorial
(4) Azas Keadilan Sosial
(5) Azas Otonomi

E. ERA BHUTTO
1. Kebangkitan Bhutto
Zulfikar Ali Bhutto yang menjabat sebagai Perdana Menteri saat pemerintahan Yahya Khan, ia dianggap sebagai tokoh yang telah membangkitkan nasionalisme Pakistan untuk melawan India. Dalam perundingan dengan PBB, ia menolak resolusi Polandia untuk mengakhiri permusuhan dengan Pakistan Timur. Sebelum ia meninggalkan ruang, ia mengemukakan “a thousand years war” melawan India.

a) Konstiusi 1973
Selama lima setengah tahun, pemerintahan Bhutto telah terjadi kemajuan dalam bidang ekonomi dan hubungan luar negara yang semakin baik dengan India. Namun pada tanggal 5 Juli 1977 pihak militer telah menyingkirkan Bhutto dan posisinya yang diakibatkan kebijakannya terhadap lawan politik, seperti Asghar Khan.

Trauma dengan kekalahan di Pakistan timur, para politisi Pakistan mulai memikirkan perubahan konstitusi baru. Pada tanggal 4 April 1972 dirancanglah sidang Dewan di Islamabad, dengan beranggotakan 139 orang. Dewan ini berhasil membuat konstitusi dalam waktu 6 bulan dan tanggal 12 April ditandatangani oleh Bhutto. Ciri utama dari konstitusi ini yaitu:
1. Peranan islam dalam bidang politik
2. Pembagian kekuasaan dalam pemerintah
3. Pembagian tanggung jawab diantara Presiden dan dengan Perdana Menteri

Dalam pelaksanaannya Bhutto cenderung mengutamakan dirinya dalam posisi Perdana Menteri, hal ini membuat kaum oposisi mengecam untuk memisahkan diri. Untuk menghindarinya, pada tanggal 24 Mei diadakan amandemen konstitusi.

b) Pemilihan Umum 1977
Pemerintah mengumumkan bahwa pada tanggal 7 Januari 1977 akan diadakan pemilu. Dalam pemilu ini diikuti oleh 3 partai besar, yaitu Liga Muslim, Aliansi Nasional Pakistan, dan Partai Rakyat Pakistan. Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Rakyat Pakistan berhsail memenangkan dengan meraih 153 suara disusul oleh Aliansi Nasional Pakistan dengan 36 suara dan Liga Muslim 1 suara. Karena merasa kecewa dengan hasil ini, banyak sekali terjadi kerusuhan. Untuk mengatasinya, militer menggelar operasi “fair play”. Zia-ul Haq sebagai pemimpin militer mengumumkan bahwa akan diselenggarakan pemilu dalam tenggang waktu 90 hari.

2. Bhutto Lengser
Setelah Bhutto keluar dari penjara akibat penangkapan operasi fair play, ia berencana untuk mengikuti pemilu yang telah diusulkan oleh Zia-ul Haq. Ia segera berkeliling ke daerah-daerah untuk mencari dukungan. Akibat ulahnya itu, Pengadilan Tinggi Lahore menuduh ia telah melakukan permufakatan untuk membunuh lawan politiknya dan penerbit “kertas putih” yang berisi kesalahan Bhutto pada masa lalu.

Pada tanggal 19 Maret 1978, dilakukan pengadilan terhadap Bhutto karena ia dituduh melakukan penyerangan terhadap Ahmad Raza Kasuri. Akhirnya Pengadilan memutuskan untuk mengeksekusi mati, ia digantung di penjara Rawalpindi pada tahun 1979.

F. ERA ZIA-UL HAQ
1. Islam dan perkembangan politik Pakistan
Islam bagi negara Pakistan bukan hanya sekesar agama melainkan juga aturan perilaku. Penerpan Islam dalam negara ini mencangkup bidang kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Awalnya Jinnah kurang setuju dengan hal itu karena ia menganggap bahwa agama adalah persoalan individu. Namun dengan seiring berjalanya waktu penerapan Islam di negara ini semakin dibutuhkan. Dalam perkembangan politik Pakistan, islam telah menunjukkan peranannya, misalnya dilakukannya operasi fair play yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan Bhutto dan pemberian hukuman mati bagi Bhutto yang menunjukkan penegakkan Islam di negara Pakistan.

2. Upaya kembali ke Pemerintahan Sipil
Pihaknoposisi yang menganggap bahwa jendral Ziu-Ul Haq sebagai seorang yang telah memperlambat proses memperlambat proses kembalinya ke hukum sipil. Pihak oposisi membentuk Gerakan Restorasi Demokrasi (GRD). Di tanggal 12 Agustus GRD melakukan kampanye dan turun ke jalan untuk melakukan restorasi demokrasi, dari aksi tersebut telah membuat kerusuhan selama tiga bulan yang membuat 60 orang tewas dan 5.000 orang pendukung GRD ditahan.

Masa pemerintahan Zia berakhir pada tanggal 30 Desember 1985, setelah ia memutuskan intik memundurkan diri dari jabatannya yng ketiga. Untuk mengupayakan kembali ke pemerintahan sipil akhirnya tanggal 8 Januari 1986 perdana menteri Juneso mengumumkan kebangkitan Liga Muslim yang telah mengalami proses penyesuaian bentuk.

G. CATATAN AKHIR
1. Tiga gaya pemerintahan militer
Masa kepemimpinan militer dalam fungsi politik Pakistan dimulai sejak pemerintahan Ayub Khan (1958 – 1969), Yahya Khan (1969 – 1971) dan Zia-ul Haq (1977 – 1986). Mereka memiliki cara berbeda dalam memecahkan masalah politik di Pakistan. Ayub Khan telah mengembangkan demokrasi asasi (basic democration). Dalam sistem ini partisipasi rakyat dibatasi, sehingga membuat demokrasi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Para penegak demokrasi melakukan kudeta yang meminta agar sistem demokrasi dibawah sipil.

Akibat kudeta itu, Jendral Yahya Khan naik ke tahta kepemimpinan. Ia tidak mempunyai program yang jelas, akibatnya terjadi krisis dan Pakistan timur lepas dari Uni Pakistan.

Selanjutnya Zulfikar Bhutto menggantikan Yahya, ia dipilih dalam pemilu 1977 dimasanya terjadi krisis yang emengakibatkan penguasa militer berkuasa lagi. Selanjutnya Jendral Zia-ul Haq sebagai penguasa, ia ingin menyiapkan kembali pemerintahan sipil. Namun karena programnya yang kurang jelas, akhirnya ia mengundurkan diri.

2. Tiga tahapan masa Zia-ul Haq
Dinegara Pakistan terdapat 3 periode pemerintahan militer, yaitu :
a. Periode pertama (1977 – 1979)
Pemerintahan militer ini bertujuan memenfaatkan semua institusi politik yang ada, guna mentransfer kekuasaan pada pemimpin sipil. Kesulitan pada periode ini adalah keberadaan Bhutto yang dirasa sangat otoriter, untuk mengakhirinya dengan menghukum mati Bhutto.


b. Periode kedua (1979 – 1983)
Dalam melakukan legitimasi sistem politik, Zia sangat berbeda dengan Ayub Khan, langkah kebijakannya antara lain :

1. Bekerja sama dengan kekuatan anti Bhutto. 
2. Memberikan kesempatan bagi pemimpin partai dalam berpartisipasi di birokrasi pemerintahan. 
3. Melakukan Islamisasi dalam semua bidang kehidupan. 
4. Membatasi partisipasi rakyat. 
5. Menekankan pembangunan ekonomi rakyat

Namun, eksperimen politik Zia tidak memberikan hasil yang diinginkan.

c. Periode ketiga (1983 – 1986)
Tahapan ini diawali dengan pidato Presiden Zia pada tanggal 13 Agustus 1983 yang isinya pengumuman tentang “cetakan biru” dari restorasi pemerintahan berdasarkan konstitusi. Ia menunjukkan hasratnya untuk melakukan eksperimen konstitusional baru, namun belum jelas selesainya. Yang jelas, ia telah menunjukkan keahliannya, pertimbangan dan kesabarannya dibandingkan 3 pendahulunya, ia dianggap paling sukses dalam memimpin Pakistan.

Share this post