Nasionalisme Kawasan Timur Tengah (Mesir dan Turki)

1. Nasionalisme Mesir
Mesir di bawah Dinasti Mamluk merupakan negara Islam yang selamat dari kehancuran yang dilakukan bangsa Mongol. Mesir yang semula merupakan daerah taklukan Turki dari tahun 1517, tiba-tiba ingin memisahkan diri dari Turki dan menjadi negara merdeka. Berbagai macam cara dilakukan Mesir agar bisa merdeka dari Turki. Hal tersebut memunculkan pertentangan. Puncak dari pertentangan tersebut adalah meletusnya perang Mesir-Turki yang berlangsung selama dua fase yakni 1832-1833 dan 1839-1840. Dalam peperangan tersebut, pihak Mesir lebih tangguh karena dibantu Prancis, sementara pihak Turki mengalami kekalahan. Serangan Prancis di bawah komando Napoleon telah membawa perubahan dalam alam pemikiran Mesir, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi.

Muhammad Ali yang menjabat sebagai Gubernur Mesir datang sebagai utusan Usmani untuk mengalahkan Prancis. Setelah Prancis pergi dari Mesir, yang kalah dalam pertempuran laut dengan Inggris, Muhammad Ali kemudian berhasil mengalahkan Dinasti Mamluk pada tahun 1805 M. Diadakan pembaharuan dibidang pertahanan, pendidikan dan ekonomi nonpertanian. Muncullah keinginan untuk memisahkan diri dari Turki dan menjadikan Mesir sebagai negara yang merdeka. Hal ini terlaksana dengan dikalahkannya pasukan Turki dalam pertempuran Konya tahun 1832. Namun, karena Inggris pun memiliki kepentingan politik terhadap Turki, maka dengan cepat mereka bergabung dan membentuk suatu aliansi yang terdiri dari Prusia, Rusia, dan Austria untuk menghadapi kekuatan Mesir. Melihat peristiwa tersebut Mesir pun segera membuat perjanjian guna meredam perselisihan dengan Inggris, pada tahun 1840 dengan nama Konvensi Alexandria. Adapun beberapa poin yang ditetapkan dalam kesepakatan terebut ialah bahwa Mesir masih tetap jajahan Turki, Mesir harus melepaskan Syiria dari kekuasaannya, serta pemimpin Mesir yang berasal dari keturunan Mohammad Ali harus gelar Khedive.

Konsesi yang dibuat Mesir dengan Prancis untuk menggali Terusan Suez pada masa pemerintahan Khedive Ismail, tenyata tidak diinginkan oleh Inggris, karena Inggris memandang bahwa proyek penggalian Terusan Suez itu merupakan usaha Prancis untuk menanamkan pengaruhnya di Mesir. Kecurigaan Inggris tersebut malah membuat Inggris sendiri ingin merebut Terusan Suez dari Mesir dan Prancis. Pada 1863-1878 pemerintah Mesir mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi sehingga mendorong Mesir untuk menjual saham Terusan Suez kepada Inggris pada tahun 1875.

Pembukaan Terusan Suez dibangun oleh Ferdinad de Lessep, pada tahun 1869. Dengan dijualnya Terusan Suez kepada Inggris bukan berarti utang-utangnya terhadap negara lain jadi habis. Perekonomian Mesir dari waktu ke waktu semakin bobrok, hingga akhirnya pemerintahan Mesir sendiri mulai dicampuri oleh tangan-tangan Eropa khususnya Inggris dan Prancis. Ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya pun berasal dari Inggris dan Prancis yang membuat rakyat Mesir terlantar dan menderita. Dampak dari hal tersebut muncul perlawananperlawanan guna menentang kesewenang-wenangan Inggris dan Perancis.

Pada 1882 muncul pemberontakan Arabi Pasha yang dipengaruhi paham Jamaludin Al Afghani. Pemberontakan ini merupakan tonggak dari nasionalisme Mesir yang menuntut agar segera diubahnya sistem pemerintahan di Mesir. Tuntutan tersebut dianggap membahayakan posisi Inggris di Mesir. Sebagai antisipasinya, dengan cepat Inggris segera mengirimkan pasukannya untuk menyerang Arabi Pasha. Desakan tersebut membuat Arabi Pasha menyerahkan diri dan mengakui kekalahannya dari pihak Inggris. Sejak saat itulah Inggris memegang kekuasaan penuh di Mesir.

Walaupun Arabi Pasha telah tertangkap namun cita-citanya sedikit demi sedikit terus diperjuangkan oleh para tokoh nasionalis. Hal itu mulai nampak dari diadakannya Kongres Nasional di bawah Mustafa Kamil dengan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan secara penuh. Lagi-lagi Inggris berkehendak lain, mereka mulai melucuti tubuh kongres dengan menangkap dan membuang tokoh-tokohnya. Akan tetapi tindakan Inggris tersebut tidak membuat takut dan jera para tokoh nasionalis. Dengan munculnya Partai Wafd tahun 1919 di bawah pimpinan Saad Zaghul Pasha, menandakan bahwa semangat nasionalisme di Mesir masih tetap berkobar. Pada November 1918 di bawah pimpinan Saad Saglul, kaum nasionalis menuntut agar Mesir diberikan kemerdekaan penuh. Dua kali Zaglul Pasha ditangkap dan diasingkan oleh Inggris; pertama ke Malta dan yang kedua ke Gibraltar.

Atas gerakan yang kontiyu, akhirnya Inggris tidak mampu lagi menghadapi pemberontakan rakyat Mesir, sehingga terpaksa mengeluarkan unilateral declaration pada 28 Februari 1922 yang isinya sebagai berikut:

• Inggris mengakui kedaulatan Mesir; 
• Inggris berhak atas terusan Suez, Mesir dijadikan daerah opeasi militer dan dipertahankan dari agresi bangsa asing;
• status Sudan ditangguhkan.

Walaupun belum merdeka penuh pada 15 Maret 1922, Ahmad Fuad menyatakan dirinya sebagai Raja Mesir. Sedangkan golongan nasionalis, menentang unilateral declaration, karena mereka menuntut merdeka penuh. Barulah pada tahun 1936 Mesir menjadi negara yang merdeka penuh.

Sesudah Perang Dunia II, Mesir dan Israel menyerang Palestina di tahun 1948, tetapi tidak berhasil. Akibatnya Mesir mendapat kecaman dari negara-negara di dunia. Akibat peristiwa muncul tuntutan dari para perwira muda, di bawah komando Kolonel Gamal Abdel Nasser untuk dilakukan pembersihan. Tetapi Raja Farouk mengabaikan tuntutan ini. Terjadilah peristiwa kudeta oleh Jenderal Mohammad Najib pada 23 Juli 1952, dan secara resmi Mesir berubah menjadi republik sejak 18 Juli 1953.Pada tahun 1956 Gamal Abdel Nasser melakukan nasionalisasi Terusan Sues. Kemudian ditutup pada tahun 1967 karena menjadi rebutan antara Prancis dengan Inggris dan dibuka lagi tahun 1975 oleh Presiden Anwar Sadat.

Atas kegigihan tokoh-tokoh nasional Mesir, akhirnya pada tanggal 28 Februari 1902 Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir, ditandai dengan dikeluarkannya Uni Lateral Declaration. Akhirnya pada tahun 1953, setelah melakukan Kudeta, berdirilah Republik Mesir dengan presiden pertamanya Gamal Abdul Nasser.

2. Nasionalisme Turki
Negara Turki adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Ustmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern. Hingga saat ini bangunan-bangunan bersejarah masa Bizantium masih banyak ditemukan di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki. Yang paling terkenal adalah Aya Sofya, suatu gereja di masa Bizantium yang berubah fungsinya menjadi masjid pada masa Khalifah Ustmani dan sejak pemerintahan Mustafa Kemal hingga kini dijadikan museum.

Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan Dinasti Ustmani. Islam di masa kekhalifahan diterapkan sebagai agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai Khalik, Sang Pencipta; dan juga suatu sistem sosial yang melandasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam yang muncul di Jazirah Arab dan telah berkembang lama di wilayah Persia, berkembang di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Turki dengan membawa peradaban dua bangsa tersebut. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan pengaruh yang kuat kedua peradaban tersebut ke dalam kebudayaan bangsa Turki. Kondisi ini menimbulkan kekeliruan pada masyarakat awam yang sering menganggap bahwa bangsa Turki sama dengan bangsa Arab. Suatu anggapan yang keliru yang selalu ingin diluruskan oleh bangsa Turki sejak tumbuhnya nasionalisme pada abad ke-19. Selanjutnya arah modernisasi yang berkiblat ke Barat telah menyerap unsur-unsur budaya Barat yang dianggap modern. Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah yang telah mewarnai identitas masyarakat Turki.

Masyarakat Indonesia mengenal Turki sebagai suatu negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kita juga mengenal Turki sebagai bangsa yang pernah memimpin dunia Islam selama tujuh ratus tahun, dari permulaan abad ke-13 hingga jatuhnya Kekhalifahan Ustmani pada awal abad ke-20. Fenomena kehidupan masyarakat Turki menjadi menarik ketika negara Turki yang berdiri tahun 1923 menyatakan sebagai sebuah negara sekuler, di mana Islam yang telah berfungsi sebagai agama dan sistem hidup bermasyarakat dan bernegara selama lebih dari tujuh abad, dijauhkan peranannya dan digantikan oleh sistem Barat.

A. Konspirasi Menghancurkan Khalifah
Di dalam negara, ahli dzimmah-khususnya orang Kristen yang mendapat hak istimewa zaman Suleiman II, akhirnya menuntut persamaan hak dengan muslimin. Malahan hak istimewa ini dimanfaatkan untuk melindungi provokator dan intel asing dengan jaminan perjanjian antara khalifah dengan Bizantium (1521), Prancis (1535), dan Inggris (1580). Dengan hak istimewa ini, jumlah orang Kristen dan Yahudi meningkat di dalam negeri. Ini dimanfaatkan misionaris yang mulai menjalankan gerakan sejak abad 16 . Malta dipilih sebagai pusat gerakannya. Dari sana mereka menyusup ke Suriah(1620) dan tinggal di sana sampai 1773. Di tengah mundurnya intelektualitas dunia Islam, mereka mendirikan pusat kajian sebagai kedok gerakannya. Pusat kajian ini kebanyakan milik Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, yang digunakan Barat untuk mengemban kepemimpinan intelektualnya di Dunia Islam, disertai serangan mereka terhadap pemikiran Islam. Serangan ini sudah lama dipersiapkan orientalis Barat, yang mendirikan Pusat Kajian Ketimuran sejak abad 14.

Gerakan misionaris dan orientalis itu merupakan bagian tak terpisahkan dari imperialisme Barat di dunia Islam. Untuk menguasainya, meminjam istilah Imam al-Ghozali. Islam sebagai asas harus hancur, dan khalifah Islam harus runtuh. Untuk meraih tujuan pertama, serangan misionaris dan orientalis diarahkan untuk menyerang pemikiran Islam. Sedangkan untuk meraih tujuan kedua, mereka hembuskan nasionalisme dan memberi stigma pada khalifah sebagai "Orang Sakit". Agar kekuatan khalifah lumpuh, sehingga agar bisa sekali pukul jatuh, maka dilakukanlah upaya intensif untuk memisahkan Arab dengan lainnya dari khalifah. Dari sinilah, lahir gerakan patriotisme dan nasionalisme di dunia Islam. Malah, gerakan keagamaan tak luput dari serangan, seperti Gerakan Wahabi di Hijaz.

Sejak pertengahan abad ke-18 gerakan ini dimanfaatkan Inggris melalui agennya Ibn Sa'ud untuk menyulut pemberontakan di beberapa wilayah Hijaz dan sekitarnya, yang sebelumnya gagal dilakukan Inggris lewat gerakan kesukuan. Walau begitu, akhirnya gerakan ini bisa dibendung di beberapa wilayah oleh khalifah lewat Muhammad Ali Pasha, Gubernur Mesir yang ternyata agen Prancis didukung Prancis. Di Eropa, wilayah yang dikuasai khalifah diprovokasi agar memberontak (abad 19-20 M), seperti kasus Serbia, Yunani, Bulgaria, Armenia dan terakhir Krisis Balkan, sehingga khalifah Turki Utsmani kehilangan banyak wilayahnya, dan yang tersisa hanya Turki.

Nasionalisme dan separatisme telah dipropagandakan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Itu bertujuan untuk menghancurkan khalifah Islam. Keberhasilannya memakai sentimen kebangsaan dan separatisme di Serbia, Hongaria, Bulgaria, dan Yunani mendorongnya memakai cara sama di seluruh wilayah khalifah. Hanya saja, usaha ini lebih difokuskan di Arab dan Turki. Sementara itu, Kedunbes Inggris dan Perancis di Istanbul dan daerah-daerah basis khalifah seperti Baghdad, Damsyik, Beirut, Kairo, dan Jeddah telah menjadi pengendalinya. Untuk menyukseskan misinya, dibangunlah 2 markas. Pertama, Markas Beirut, yang bertugas memainkan peranan jangka panjang, yakni mengubah putra-putri umat Islam menjadi kafir dan mengubah sistem Islam jadi sistem kufur. Kedua, Markas Istanbul, bertugas memainkan peranan jangka pendek, yaitu memukul telak khalifah.

Kedubes negara Eropa pun mulai aktif menjalin hubungan dengan orang Arab. Di Kairo dibentuk Partai Desentralisasi yang diketuai Rofiqul 'Adzim. Di Beirut, Komite Reformasi dan Forum Literal dibentuk. Inggris dan Prancis mulai menyusup ke tengah orang Arab yang memperjuangkan nasionalisme. Pada 8 Juni 1913 M, para pemuda Arab berkongres di Paris dan mengumumkan nasionalisme Arab. Dokumen yang ditemukan di Konsulat Prancis di Damsyik telah membongkar rencana pengkhianatan kepada khalifah yang didukung Inggris dan Prancis.

Di Markas Istanbul, negara-negara Eropa tak hanya puas merusak putra-putri umat Islam di sekolah dan universitas lewat propaganda. Mereka ingin memukul khalifah dari dekat secara telak. Caranya ialah mengubah sistem pemerintahan dan hukum Islam dengan sistem pemerintahan Barat dan hukum kufur. Kampanye mulai dilakukan Rasyid Pasha, MenLu zaman Sultan Abdul Mejid II (1839 M). Tahun itu juga, Naskah Terhormat(Kholkhonah) yang dijiplak dari UU di Eropa diperkenalkan. Tahun 1855 M, negara-negara Eropa khususnya Inggris memaksa khalifah Utsmani mengamandemen UUD, sehingga dikeluarkanlah Naskah Hemayun (11 Februari 1855 M). Midhat Pasha, salah satu anggota Kebatinan Bebas diangkat jadi perdana menteri (1 September 1876 M). Ia membentuk panitia Ad Hoc menyusun UUD menurut Konstitusi Belgia. Inilah yang dikenal dengan Konstitusi 1876. Namun, konstitusi ini ditolak Sultan Abdul Hamid II dan Sublime Port pun enggan melaksanakannya karena dinilai bertentangan dengan syari'at. Midhat Pasha pun dipecat dari kedudukan perdana menteri. Turki Muda yang berpusat di Salonika pusat komunitas Yahudi Dunamah memberontak (1908 M). Khalifah dipaksanya yang menjalankan keputusan Konferensi Berlin mengumumkan UUD yang diumumkan Turki Muda di Salonika, lalu dibukukanlah parlemen yang pertama dalam khalifah Turki Utsmani (17 November 1908 M). Bekerja sama dengan syaikhul Islam, Sultan Abdul Hamid II dipecat dari jabatannya, dan dibuang ke Salonika. Sejak itu sistem pemerintahan Islam berakhir.

Tampaknya Inggris belum puas menghancurkan khalifah Turki Ustmani secara total. Perang Dunia I (1914 M) dimanfaatkan Inggris menyerang Istanbul dan menduduki Gallipoli. Dari sinilah kampanye Dardanella yang terkenal itu mulai dilancarkan. Pendudukan Inggris di kawasan ini juga dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas Mustafa Kemal Pasha yang sengaja dimunculkan sebagai pahlawan pada Perang Ana Forta (1915 M). Ia agen Inggris, keturunan Yahudi Dunamah dari Salonika melakukan agenda Inggris, yakni melakukan revolusi kufur untuk menghancurkan khalifah Islam. Ia menyelenggarakan Kongres Nasional di Sivas dan menelurkan Deklarasi Sivas (1919 M), yang mencetuskan Turki merdeka dan negeri Islam lainnya dari penjajah, sekaligus melepaskannya dari wilayah Turki Utsmani. Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dll mendeklarasikan konsensus kebangsaan sehingga merdeka. Saat itu sentimen kebangsaan tambah kental dengan lahirnya Pan-Turkisme dan Pan Arabisme. Masing-masing menuntut kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri atas nama bangsanya, bukan atas nama umat Islam.

B. Turki Di Bawah Pimpinan Mustafa Kemal Pasha (Ataturk)
Pada tahun 1919-1923 terjadi revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha. Kecemerlangan karier politik Mustafa Kemal dalam peperangan, yang dikenal sebagai perang kemerdekaan Turki, mengantarkannya menjadi pemimpin dan juru bicara gerakan nasionalisme Turki. Gerakan nasionalisme ini, yang pada waktu itu merupakan leburan dari berbagai kelompok gerakan kemerdekaan di Turki, semula bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Turki dari rebutan negara-negara sekutu. Namun pada perkembangan selanjutnya gerakan ini diarahkan untuk menentang Sultan. Mustafa Kemal mendirikan Negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Ustmani dengan prinsip sekularisme, modernisme dan nasionalisme. Meskipun demikian, Mustafa Kemal bukanlah yang pertama kali memperkenalkan ide-ide tersebut di Turki. Gagasan sekularisme Mustafa Kemal banyak mendapat inspirasi dari pemikiran Ziya Gokalp, seorang sosiolog Turki yang diakui sebagai Bapak Nasionalisme Turki. Pemikiran Ziya Gokalp adalah sintesa antara tiga unsur yang membentuk karakter bangsa Turki, yaitu ke-Turki-an, Islam dan Modernisasi.

Dengan demikian Mustafa dan pengikutnya menggerakkan reformasi-reformasi di Turki dengan dasar-dasar yang telah diletakkan oleh para pembaru-pembaru di kekhalifahan Turki. Pada perkembangan selanjutnya ide-ide reformasi Mustafa Kemal menjadi suatu gerakan politik pemerintah yang dikenal dengan sebutan Kemalisme.

C. Kemalisme: Suatu Revolusi Budaya Dan Negara (1923-1950)
Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu supaya Turki dapat masuk dalam peradaban barat. Oleh karena itulah penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Republik Turki.

Setelah meniadakan kekhalifahan, politik Kemalisme menghapuskan lembaga-lembaga syariah, meskipun sebenarnya peranan lembaga ini sudah sangat dibatasi oleh para pembaru Kerajaan Ustmani. Bagi Kemalis, syariat adalah benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih lanjut lagi Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun 1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam. Reformasi agama adalah salah satu contoh tindakan ekstrim dari rezim Kemalis setelah penghapusan khalifah. Reformasi ini bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan politik negara dan mengakhiri kekuatan tokoh-tokoh agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan. Selain itu Mustafa Kemal juga mengajukan pemikiran tentang nasionalisme agama. Menurutnya agama merupakan suatu lembaga sosial dan karena itu harus disesuaikan dengan sosial dan budaya masyarakat Turki.

Suatu komite dibentuk di Fakultas Teologi di Universitas Istanbul untuk memodernisasikan Islam. Komite ini menyebarkan keinginan Mustafa kemal untuk mengganti bentuk dan suasana mesjid seperti bentuk dan suasana gereja di negara-negara barat, dengan menekankan pada: pentingnya masjid yang bersih, dengan bangku-bangku dan ruang tempat menyimpan mantel, mewajibkan jamaah masuk dengan sepatu yang bersih, menggantikan bahasa Arab dengan bahasa Turki, menyediakan alat-alat musik ditempat shalat untuk memperindah bentuk shalat, dan mengubah teks-teks khutbah yang telah ada dengan khutbah yang berisi pemikiran agama berdasarkan filsafat barat. Pada tahun 1932 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengganti pengucapan adzan ke dalam bahasa Turki, yang amat ditentang oleh mayoritas masyarakat Muslim Turki.

Reformasi agama, yang bentuknya upaya Turkifikasi Islam atau nasionalisasi Islam ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah Kemalis dalam kehidupan beragama di masyarakat Turki. Sekularisme yang sejatinya memisahkan hubungan agama dengan pemerintahan, dimana negara menjamin kebebasan beribadah, bagi warga negara, pada pelaksanaannya dijalankan dengan semangat nasionalisme yang radikal dan dipaksakan oleh Kemalis. Namun penerapan nasionalisasi agama ini hanya bertahan hingga akhir pemerintahan Kemalis (Partai Rakyat Republik). Sejak tahun 1950, adzan kembali diucapkan dalam bahasa Arab. Masjid-masjid di Turki pun hingga saat ini tetap menunjukkan bentuk-bentuk yang umum sebagaimana masjid di negara-negara lainnya.

Peradaban menurut Mustafa Kemal, berarti peradaban barat. Tema utama dari pandangannya tentang pem-Barat-an adalah bahwa Turki harus menjadi bangsa barat dalam segala tingkah laku. Untuk itu Pemerintah Kemalis mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian agama di tempat-tempat umum dan menganjurkan masyarakat Turki menggunakan pakaian sebagaimana orang-orang barat berpakaian (berjas dan bertopi). Peraturan ini mulai efektif pada November 1925 dan hingga saat ini masyarakat Turki menggunakan pakaian ala Barat. Sampai saat ini pemakaian jas sudah menjadi ciri umum dari masyarakat Turki. Sedangkan pemakaian topi menghilang bersamaan dengan menghilangnya kebiasaan memakai topi itu pada masyarakat Eropa.

Mustafa Kemal juga mengkritik pemakaian jilbab oleh wanita-wanita Turki, tapi semasa hidupnya tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang pemakaian jilbab tersebut. Pelarangan jilbab secara konstitusional baru terjadi pada tahun 1998, sebagai reaksi militer atas munculnya fenomena kesadaran yang tinggi dari muslimah-muslimah Turki dalam menggunakan jilbab dan juga reaksi atas kemenangan Partai Islam Refah pada pemilu tahun 1995.

Selain reformasi agama, reformasi yang paling penting dari rezim Kemalis adalah reformasi bahasa. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 Novemeber 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan bahasa Turki dari ‘belenggu’ bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persi. Mustafa Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki. Reformasi bahasa ini memberi sumbangan yang berharga bagi perkembangan linguistik bahasa Turki saat ini. Penelitian yang mendalam terhadap akar bahasa dan struktur bahasa Turki membuktikan bahwa bahasa Turki termasuk kelompok bahasa Altay, yaitu bahasa-bahasa yang dipergunakan bangsa-bangsa yang mendiami wilayah yang membentang dari Finlandia hingga Manchuria. Dari segi gramatikal, bahasa Turki termasuk bahasa aglutinatif, yaitu bahasa berimbuhan. Struktur sintaksis memperlihatkan pola Objek-Predikat, dimana Predikat selalu berada di akhir kalimat.

Ciri-ciri struktural bahasa Turki memperlihatkan perbedaannya yang jelas dengan bahasa Arab. Komite ahli hukum mengambil Undang-Undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum di Turki menggantikan Undang-Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional agung tanggal 17 februari 1926. Undang-Undang Sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926 ini antara lain tentang: menerapkan monogami, melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persaman hak dan kewajiban ini hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu undang-undang sipil juga memberi kebebasan bagi perkawinan antar agama.

Pada I Januari 1935, pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Ustmani. Mustafa Kemal menambahkan nama Ataturk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1935 sistem kalender hijriyah diganti dengan sistem kalender masehi, hari Minggu dijadikan sebagai hari libur menggantikan hari libur sebelumnya yaitu hari Jumat.

Tentang sekularisasi dan modernisasi di Turki pada masa Rezim Kemalis seperti diuraikan di atas, Bryan S. Turner, seorang guru besar sosiologi di Universitas Flinders (Australia Selatan), menyimpulkan bahwa sekularisme tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah rezim, bukanlah sekularisasi yang tumbuh sebagai suatu konsekuensi dari proses modernisasi seperti di negara-negara Eropa. Selain itu sekularisasi di Turki pada saat itu merupakan peniruan secara sadar pola tingkah laku masyarakat Eropa yang dianggap modern dan lebih maju (1984:318). Bagi kemalis, manusia Turki baru tidak saja harus berpikiran rasional seperti orang-orang Eropa, tetapi juga harus meniru tatacara berperrilaku dan berpakaian seperti mereka.

D. Masyarakat Turki Pasca Kemalisme
Mustafa Kemal meninggal dunia pada tanggal 10 November 1938, setelah tiga kali menjabat sebagai presiden Republik Turki, yaitu pada tahun 1927, 1931 dan 1935. Mustafa Kemal diakui berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan demokratisasi di Turki. Partai Republik Rakyat adalah partai politik yang dibentuk Mustafa Kemal untuk menjalankan roda Pemerintahan. Meskipun demikian, sejarah Turki menunjukkan pemerintahan Kemal dengan sistem pemerintahan satu partai tidak memberi ruang bagi kemunculan partai oposisi. Iklim Demokrasi muncul kemudian sejak Turki menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan terus berkembang menunjukkan kemajuan yang pesat. Daniel Lerner (di dalam Memudarnya Masyrakat Tradisional, 1983) telah melakukan penelitian yang mendalam di suatu kota dekat Ankara pada tahun 1950-an, dan menyimpulkan bahwa negara Turki telah tumbuh menjadi negara yang relatif lebih stabil dan demokratis di banding dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.

Reformasi budaya, terutama sekularisasi agama dan pemakaian hukum Barat menggantikan hukum Islam, memperlihatkan proses dinamis dari penerimaan dan penolakan masyarakat Turki. Sekularisasi agama pada masa Kemalis (1923-1950) melahirkan generasi Turki yang jauh dari agamanya. Bahasa Turki yang ditulis dalam bahasa latin telah menjadi bahasa nasional Turki. Sedangkan pemakaian hukum-hukum Barat juga diadaftasi dengan berbagai tingkatan kesulitan di berbagai lapisan msyarakat.

Pada pemilu 1950, kekuasaan tunggal Partai Republik Rakyat berakhir dan digantikan oleh partai sekuler beraliran liberal, yaitu Partai Demokrat. Partai pimpinan Adnan Menderes ini mencoba mengoreksi penyimpangan-penyimpangan sekularisasi yang sudah dijalankan oleh Partai Republik Rakyat sejak berdirinya negara Turki. Namun Adnan menderes juga tidak ingin Kemalisme digantikan dengan ideologi lain. Sejak masa pemerintahan Partai Demokrat inilah masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas (98 persen dari 70 juta jiwa) penduduk Turki dapat melakukan shalat di masjid-masjid umum, berpuasa dan melakukan ibadah naik haji, yang pada masa Rezim Kemalis sulit dilakukan. Selain itu madrasah-madrasah kembali di buka, sehingga para orang tua dapat kembali menyekolahkan anak mereka di sekolah agama, setelah mereka menyadari bahwa mereka tumbuh sebagai suatu generasi yang kering dari nilai dan ilmu agama. Madrasah-madrasah ini kembali ditutup pada tahun 1998 setelah dianggap sebagai lembaga yang mendidik kelompok Islam fundamental yang keberadaannya menguat dan mengancam ideologi sekuler Turki

Perkembangan masyarakat di Turki menemukan karakter sendiri yang unik sebagai suatu bentuk pertentangan yang rumit antara pemikiran Kemalisme, yang fundamental dan radikal, pemikiran liberalis yang meskipun menentang Kemalisme tetapi tidak ingin ideologi ini diganti, dan pemikiran Islam, baik yang konservatif maupun moderat. Semangat masyarakat Turki modern untuk menjadi suatu bangsa yang modern dan demokratis, selalu disertai dengan kesadaran yang mendalam tentang watak dan idealisme ke-Turki-an dan ke Islaman. Penulis melihat bahwa gagasan sintesa tentang Islam, Turki dan Barat yang pernah dimunculkan oleh Ziya Gokalp (Bapak naasionalis Turki) mulai terimplementasikan dengan wajar dan alami, sedangkan Kemalisme dijadikan ideologi negara yang keberadaannya sangat dijaga oleh kekuatan militer Turki.

Militer Turki mengambil peran sebagai penjaga ideologi Kemalisme sebagai prinsip negara. Jatuhnya pemerintahan Partai Islam Refah pada tahun 1998 adalah suatu bukti masih dominannya pengaruh politik militer di Turki. Namun kebangkitan Islam, baik itu suatu fenomena kesadaran umat Islam Turki untuk kembali mempelajari nilai-nilai Islam di tengah kebijakan sekuler pemerintah dan fenomena dukungan masyarakat Islam terhadap kemenangan partai politik yang dianggap membawa aspirasi Islam terus memperlihatkan kemajuan ke arah yang positif. Aspirasi dan dukungan yang besar dari masyarakat Turki kembali mengantarkan kemenangan partai berbasis Islam, Partai Keadilan dan Pembangunan dalam pemilu 2002. Meskipun secara tegas pemimpin partai ini menyatakan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan bukanlah partai Islam dan mereka menyatakan komitmennya yang sungguh-sungguh menjaga ideologi sekularisme di Turki, nampaknya Rakyat Turki lebih melihat mereka sebagai sosok-sosok muslim yang shaleh yang diharapkan dapat membawa Turki ke arah yang lebih maju.

Sumber :
 http://budisma.web.id/materi/sma/sejarah-kelas-xi/kebangkitan-bangsa-mesir/
(http://id.shvoong.com/humanities/history/2070252-nasionalisme-mesir/
http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/06/republik-turki.html

Share this post