Tujuh Kepala Pemerintahan Hadiri Konferensi Iklim 2010

            Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan untuk klasifikasi iklim adalah

1. Iklim matahari
2. Iklim Koppen, yang berdasarkan curah hujan dan suhu

A: tropis

B: kering

C: sedang

D: boreal

E: dingin

Iklim ”A” dibagi: Af: basah, Am: lembab, Aw: kering

3. Iklim Mohr, berdasrkan curah hujan

dibagi menjadi 3 yaitu:

BB = CH> 100 mm/bln

BL = CH 60-100 mm/bln

BK = CH< 60 mm/bln

Golongan I (daerah basah) = tidak ada BK

Golongan II (agak basah) = 1-2 BK

Golongan III (agak kering) = 3-4 BK

Golongan IV (kering) = 5-6 BK

Golongan V (sangat kering) = > 6 BK

4. Iklim Smith Ferguson (S-F)
5. Iklim Suyono

            Oslo (ANTARA News) – Tujuh orang kepala pemerintahan, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menghadiri Konferensi Iklim dan Kehutanan 2010 yang berlangsung di Oslo, Norwegia, Kamis.

            Ketujuh kepala pemerintahanitu, menurut Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Retno LP Marsudi, adalah Presiden Yudhoyono, Presiden Republik Kongo Dennis Sassou Nguesso, Presiden Republik Gabon Ali Bongo Ondimba, Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen, Perdana Menteri Kenya Raila Odinga, Perdana Menteri Papua Nugini Michael T Somare dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg.

            Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Stoltenberg dijadwalkan memberikan pidato kunci yang menandai pembukaan konferensi satu hari tersebut pada pukul 09.00 waktu setempat atau 14.00 WIB di Saga Hall Holmenkollen Park Hotel Rica. Sedangkan lima kepala pemerintah yang lain secara bergantian akan memberikan pernyataan resmi negara masing-masing terkait isu perubahan iklim dan kehutanan. Selain kepala pemerintahan itu Pangeran Charles juga dijadwalkan memberikan pernyataan.

            Konferensi Iklim dan Kehutanan yang merupakan tidak lanjut dari konferensi serupa di Paris awal 2010 itu akan mengambil tema ”Kemitraan Global Iklim dan Kehutanan: Di Masa Depan”. Menurut Presiden, konferensi yang dijadwalkan dihadiri oleh perwakilan lebih dari 50 negara itu akan membahas upaya mengatasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan. ”Saya bersama tuan rumah PM stotenberg akan menjadi co-chair dalam pertemuan multilateral itu dan utamanya kami menggagas yang disebut dengan interim redplus partnership arrangement,” kata Presiden.

            Konferensi tersebut bertujuan memfasilitasi kemitraan sukarela antara negara maju dan negara berkembang yang memiliki hutan tropis untuk pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari penggundulan dan perusakan hutan di negara berkembang (REDD+).

 Pertemuan Oslo tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan rinci mengenai mekanisme REDD+ yang bisa segera diterapkan.

Menurut Kepala Negara, mekanisme itu merupakan terobosan antara negara maju dan negara berkembang untuk bekerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim sebelum nantinya UNFCCC menghasilkan suatu yang lebih. Hal itu merupakan kelanjutan dari COP 15 yang dilaksanakan di Kopenhagen, Denmark, penghujung 2009, dimana salah satu dokumen yang diakui ada 1 pasal tentang pengelolaan hutan. ”Pasal itu di samping mewajibkan negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis untuk melakukan pengelolaan, juga secara eksplisit dikatakan ada intensif yang diberikan kepada negara-negara yang melakukan pengelolaan hutan lestari iti”, kata Yudhoyono.

            Dalam konferensi itu juga akan ditayangkan pesan video dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Di hari yang sama Kepala Negara dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan direktur eksekutif UNEP – badan PBB urusan lingkungan hidup – Archim Stainer dan UNDP – badan PBB urusan program pembangunan – Hellen Clark. (ANT / A024)

            PBB Kerangka Konvensi tentang Perubahan Iklim (UNFCCC atau FCCC) adalah sebuah lingkungan internasional perjanjianyang dihasilkan di PBBKonferensi Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), informal dikenal sebagai KTT Bumi , diselenggarakan di Rio de Janeiro from 03-14 Juni 1992 . The objective of the treaty is to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah bahaya antropogenikinterferensi dengan sistem iklim.

Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Kerangka Perubahan Iklim atau United Nation Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) di Nusa Dua Bali nanti tidak lebih hanya forum seremonial untuk meneguhkan dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang.

Karena itu, Indonesia pun tidak memiliki banyak pilihan untuk bersikap. “Pemerintah Indonesia terlalu pragmatis,” kata Tori Kuswardono, Koordinator Kampanye Climate Change Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Denpasar hari ini.

Tori menyampaikan hal tersebut pada workshop Meliput Isu Perubahan Iklim yang diadakan Walhi Bali, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, dan Sloka Institute. Workshop yang diikuti sekitar 20 wartawan media lokal dan nasional tersebut diadakan di Desa Budaya Kertalangu Denpasar Timur.

Menurut Tori, panggilan akrabnya, berdasarkan informasi yang didapat dari tim Menteri Lingkungan Hidup, pemerintah Indonesia sendiri akan lebih banyak bicara tentang uang dalam konferensi yang diadakan pada 3-14 Desember tersebut. “Delegasi pemerintah Indonesia sama sekali tidak membahas masalah penurunan emisi sebagai jalan keluar terjadinya pemanasan global. Namun lebih pada apa yang bisa didapat Indonesia secara ekonomi dalam konferensi tersebut,” kata Tori.

Dalam konferensi yang diikuti sekitar 180 negara tersebut, kata Tori, ada empat isu besar yang sebenarnya akan dibahas. Antara lain penurunan emisi, transfer teknologi, adaptasi, dan clean development mechanisme (CDM). “Tapi pemerintah Indonesia sepertinya akan fokus pada upaya jual beli karbon,” lanjutnya.

Dari situ, kata Tori, akan banyak proyek yang bisa diperjualbelikan. Misalnya pelestarian hutan yang nantinya akan dikapling oleh negara-negara penghasil emisi. “Jadi hutan bukan lagi milik masyarakat setempat tapi seolah-olah milik negara maju yang sudah membayar konsekuensi pembuangan emisi mereka,” ujarnya. Parahnya lagi, harga hutan itu sangat murah. Hanya US $ 5-20 per hektar.

“Karena itu kita akan menyuarakan bahwa atmosfir bukan barang dagangan. Jadi tidak semua orang punya hak untuk memperjualbelikan. Sebab perdagangan karbon adalah perdagangan hak mengemisi orang,” kata Tori.

Aktivis Walhi ini memberikan contoh. “Misalkan, kita berada di ruang kosong, ada orang merokok cerutu ketika asap sudah banyak. Terjadi komitmen, bahwa perokok itu yang kebetulan kaya raya akan terus merokok dan membayar orang lain tidak merokok dengan syarat dia diperbolehkan untuk terus merokok. Ini kan tidak benar,” katanya.

Menurut Tori, perubahan iklim sering dilihat sebagai masalah lingkungan semata. Padahal harus dilihat ada konteks politik ekonomi di belakangnya. Ada model ketidakadilan yang tumbuh berkembang selama hampir 4-5 abad. “Industrialisasi itu beralas darah. Ini akar cerita perubahan iklim,” katanya.

Share this post