Kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Terlengkap

Kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Terlengkap - Penerapan kebijakan sistem ekonomi gerakan benteng merupakan salah satu kebijakan untuk menanggunangi masalah ekonomi pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia. Pada Bulan April 1950 Kebijakan ini dicetuskan  oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo dan secara resmi dihentikan tahun 1953. Sistem ekonomi yang telah dilaksanakan pada masa Kabinet Natsir ini dianggap berat sebelah yaitu lebih menguntungkan Pengusaha-pengusaha Asing. Adapun tujuan kebijakan ekonomi gerakan banteng ini ialah untuk mengembangkan sistem ekonomi nasional dengan menumbuhkan para pengusaha pribumi atau non-Tionghoa sehingga terbentuk sistem pembangunan ekonomi baru.

Sistem pembangunan ekonomi baru ini dimulai dengan sistem ekonomi

Latar belakang kebijakan ekonomi gerakan benteng adalah karena pada tahun 1950 terjadi tekanan politis yang meminta agar kekuasaan ekonomi diambil alih dari perusahaan swasta Belanda yang masih berada di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, Indonesia masih memerlukan tenaga, pikiran dan keterampilan orang-orang asing untuk menjalankan pembangunan ekonomi di Indonesia serta dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di masa yang mendatang. Dan juga adanya kesenjangan ekonomi antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa.

Pada bulan Februari 1950, Presiden Soekarno menyampaikan kepada orang-orang asing yang masih berada di Indonesia untuk bersama-sama rakyat Indonesia agar dapat mengerahkan segala modal yang ada demi pemulihan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pelaksanaan gerakan benteng ini dilakukan dengan cara pemerintah Indonesia memberikan kredit pinjaman untuk digunakan sebagai modal usaha kepada para pengusaha pribumi agar dapat berkembang dan dapat bersaing dengan pengusaha Tionghoa. Berikut gagasan Sumitro Joyohadikusumo dalam pelaksanaan gerakan benteng yang ditungkan dalam program kerja kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia
• Para Pengusaha Indonesia yang bermodal lemah agar diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Nasional.
• Para Pengusaha Indonesia yang bermodal lemah agar diberikan bimbingan dan diberikan bantuan kredit.
• Para Pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap agar berkembang menjadi maju.

Pada Tahun 1957, kebijakan ekonomi gerakan benteng ini dihentikan karena beban keuangan Negara semakin besar. Sistem gerakan benteng ini mengalami kegagalan karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Pengusaha pribumi cenderung konsumtif. Dikarenakan penggunaan kredit yang diberikan oleh pemerintah malah digunakan Pengusaha pribumi untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif daripada digunakan untuk keperluan modal.
2. Jiwa spekulasi kurang dibandingkan dengan pengusaha asing  Dikarenakan sangat bergantung pada pemerintah
3. Pengusaha pribumi kurang bisa bersaing di pasar bebas 
4. Pengusaha pribumi sangat bergantung kepada pemerintah 
5. Pengusaha pribumi kurang mandiri dalam menjalankan usahanya
6. Para pengusaha menyalah gunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampak yang mengakibatkan pelaksanaan Kebijakan Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan adalah terjadinya defisit keuangan negara. Beban defisit anggaran Belanja Negara di tahun 1952 sebanyak 3 Miliar, ditambah lagi sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar. Sehingga Bp. Jusuf Wibisono selaku menteri keuangan memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

Demikian penjelasan mengenai KEBIJAKAN SISTEM EKONOMI GERAKAN BENTENG TERLENGKAP, semoga bisa bermanfaat.

Share this post