Kabinet Wilopo dan Ali Sastroamidjojo I

Latar Belakang Terbentuknya Kabinet Wilopo
Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur untuk membentuk. sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur tersebut untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan, sebab tidak memperoleh persesuaian pendapat. Menurut Sidik, usaha-usaha membentuk kabinet terhalang oleh usul Prawoto yang menunjuk calon menteri dari Masjumi hanya dari kelompok Natsir. Sidik lebih suka bila semua kelompok dalam Masjumi diwakili. Tetapi Prawoto berpendapat bahwa kegagalan itu disebabkan oleh perbedaan pendapat antara ia dan Sidik mengenai interpretasi apa yang dimaksud dengan “kabinet yang kuat”. Pada tanggal 18 November kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno tanggal 19 November menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru. Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas : PNI, dan Masyumi masing-masing jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh, dan PSII masing–masing 1 orang dan golongan tak berpartai 3 orang. Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, setidaknya ada enam program kabinet Wilopo, yaitu :
1. Organisasi Negara

• Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah, 
• Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, 
• Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.

2. Kemakmuran

• Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat, 
• Melanjutkan usaha perubahan agraria. 
• Usaha memperbaiki bidang pendidikan.

3. Keamanan

• Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai Negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara serta, 
• Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

4. Perburuhan
Memperlengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional.

5. Pendidikan dan Pengajaran
Mempercepat usaha-usaha perbaikan untukpembaharuan pendidikan dan pengajaran.

6. Luar Negeri

• Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamian dunia, 
• Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Nederland atas dasar Unie-Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan Negara, 
• Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya.

Kendala atau Masalah yang dihadapi :
1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Hal ini menyebabkan penerimaan negara menjadi menurun. Dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit dan upaya pembentukan militer yang memenuhi standar profesional, maka anggota militer yang tidak memnuhi syarat (berpendidikan rendah) perlu dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan protes dikalangan militer. Kalangan yang terdesak dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng menghadap presiden dan mengajukan petisi penggantian KSAD Kolonel A.H. Nasution. Hal ini menimbulkan kericuhan dikalangan militer dan menjurus kearah kericuhan.

2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak, terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.

3. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

4. Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

5. Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952. Adanya konflik ditubuh angkatan darat yang diawali dari upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil. Hal ini memunculkan sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Sugeng. Kolonel Bambang Sugeng ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa demonstrasi rakyat terhadap presiden yang menuntuk untuk pembubaran parlemen serta meminta presiden memimpin langsung pemerintahan samapai diselenggarakannya pemilu. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution juga menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak dengan alasan bahwa presiden tidak mau menjadi dikatator, tetapi khawatir juga apabila tuntutan tentara dipenuhi presiden akan ditunggangi mereka.

6. Dalam perkembangan selanjutnya muncul golongan yang anti peristiwa 17 Oktober 1952 dari Angkatan Darat sendiri. Menteri Pertahanan, Sekertaris Jendral Ali Budihardjo dan sejumlah perwira yang merasa bertanggung jawab atas peristiwa 17 Oktober 1952 diantaranya KSAP T.B. Simatupang dan KSAD A.H. Nasution mengundurkan diri dari jabatanya. Kedudukan Nasution kemudian digantikan oleh Bambang Sugeng. Walaupun peristiwa 17 Oktober 1952 tidak menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo, tetapi peristiwa ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terahadap pemerintah.

7. Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Perkebunan tersebut adalah perkebunan milik orang asing, yaitu perkebunan kelapa sawit, teh, dan tembakau. Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikan lahan perkebunan mereka kembali serta memiliki tanah-tanah perkebunan.

8. Pemerintah menyetujui tuntutan dari pengusaha asing ini dengan alasan akan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainnya masuk ke Indonesia. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Para petanipun melakukan protes kepada polisi dan disambut oleh tembakan polisi sehingga jatuh korban dikalangan rakyat.

Berakhirnya Kekuasaan Kabinet
Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia seperti : karet, timah dan kopra, sedang kecenderungan impor terus meningkat. Penerimaan negara mengalami penurunan dalam jumlah yang besar dan karena banyaknya komitmen-komitmen lama yang harus dipenuhi, maka defisit tidak dapat dihindarkan, sekalipun diadakan penghematan-penghematan yang drastis. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar 20 % tetap dilaksanakan, tetapi pembagian jatah beras pegawai terpaksa dihentikan, dan hadiah lebaran tidak pula dapat diberikan. Kesulitan yang lain yang dihadapi ialah masalah panen yang menurun, sehingga perlu disediakan jumlah devisa yang lebih besar untuk mengimpor beras.

Dalam usaha meningkatkan ekspor yang perlu untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran, pemerintah mengambil langkah menurunkan pajak ekspor dan menghapus sistem sertifikat. Sertifikat ini diadakan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengorbankan barang-barang yang pada waktu itu kuat pasarannya. Di lain pihak dilakukan pembatasan impor dengan jalan menaikkan pajak terhadap barang-barang non-essensial dan mewajibkan para importer membayar uang muka sebesar 40 %.

Wilopo dengan kabinetnya berusaha untuk meleksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kesukaran-kesukaran yang dihadapi tidaklah sedikit. Diantara kesukaran-kesukaran yang harus diselesaikan ialah timbulnya provinsialisme dan bahkan separatisme. Di beberapa tempat di Sumatra dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pusat. Alasan yang pertama adalah kekecewaan karena tidak seimbangya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat ke daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat hasil ekspor lebih besar dari pada yang dikembalikan ke daerah. Mereka juga menuntut diperluasanya hak otonomi daerah. Adanya Paguyupan Daya Sunda, Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia membahayakan bagi kehidupan negara kesatuan dan merupakan langkah mundur dari Sumpah Pemuda 1928. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul soal dalam angkatan darat yang terkenal dengan nama peristiwa 17 Oktober. Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR selama berbulan–bulan mengenai masalah pro dan kontra kebijaksanaan Menteri pertahanan dan pimpinan angkatan darat. Aksi dari para kaum politisi itu akhirnya menimbulkan reaksi yang keras dari pihak angkatan darat. Aksi ini diikuti dengan penangkapan enam orang anggota parlemen dan pemberangsungan surat kabar dan demonstrasi-demonstrasi parlemen. Hal ini mengakibatkan kabinet menjadi goyah.

Kabinet yang sudah goyah semakin goyah karena soal tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan nama peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terjadi akibat pengusiran dengan kekerasaan oleh aparat kepolisian terhadap penduduk yang manggarap tanah perkebunan yang sudah lama ditinggalkan. Penduduk menolak untuk pergi karena sudah terkena hasutan kader – kader komunis sehingga terjadilah bentrokan senjata dan memakan korban. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dan emosional dari masyarakat. Selain itu juga menimbulka mosi tidak percaya dari Sidik kertapati, Sarekat Tani Indonesia ( sakti). Akhirnya Kabinet Wilopo bubar pada tanggal 3 Juni 1953. Wilopo berkata tentang ini bahwa ia menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden karena cabinet tidak bisa berharap untuk memperoleh dukungan yang cukup dari partai-partai yang membentuknya(Deliar Noer, 2000:242).

Latar Belakang Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Tanggal 3 Juni 1953 Kabinet Wilopo demisioner sehingga perlu dibentuk kabinet baru. Tanggal 15 Juni 1953 Mr. Muhammad Rum dan Sarmidi Mangunsarkoro menjadi formatur dengan tugas membentuk suatu “kabinet nasional dengan dukungan cukup dari partai-partai”. Pembentukan oleh kedua orang ini ternyata mengalami beberapa kendala sehingga belum terdapat kesepakatan sehingga pada tanggal 22 juni 1953 mereka mengembalikan mandatnya kepada Soekarno. menunjukan Mukarto bekas Menlu Kabinet Wilopo sebagai pembentuk kabinet. Akan tetapi usaha ini belum membuahkan hasil sebab tanggal 6 juli 1953 Mukarto mengembalikan mandatnya kepada presiden. Presidenpun segera menunjuk Mr Burhanudin (bukan Burhanudin Harahab) sebagai formatur kabinet pada tanggal 8 juli 1953. Usaha ini ternyata belum juga berhasil sehingga pada tanggal 18 Juli mandatnya dikembalikan pada presiden. Melihat situasi ini presiden kemudian menunjuk Mr. Wongsonegoro dari PIR sebagi formatur kabinet pada tanggal 20 juli 1953. Usaha pembentukan kabinet baru berhasil pada tanggal 30 Juli 1953 yang kemudian dikuatkan dengan keputusan Presiden No. 132 Tahun 1953 tertanggal 30 juli 1953.

Mr. Wongsonegoro sebagai formatur kabinet ternyata setelah melalui pemikiran panjang tidak menempatkan diri pada kedudukan perdana menteri, melainkan sebagai Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini mulai bergerak pada tanggal 1 Agustus 1953 setelah upacara serah terima dari kabinet Wilopo.

Program Kerja
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabinet Ali memiliki program kerja sebagai berikut :
1. Menjaga Keamanan.
Menjaga keamanan merupakan bagian dari program kerja Kabinet Ali I karena kabinet sebelumnya runtuh. Tanggungjawab kabinet ini yang kemudian akan dilaporkan terhadap DPR tentunya akan memuat suatu solusi untuk meredam ketidakstabilan negara saat itu. Pada masa kabinet sebelumnya telah terjadi berbagai goncangan keamanan. Misalnya saja perpecahan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perselisihan yang terjadi dikalangan militer, Bahkan pembunuhan yang dilakukan kepolisian terhadap lima petani di dekat Medan. Saat itu Kabinet Ali mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan dari kota-kota yang penting. Adapun keadaan ini membuat stabilitas yang dijalankan pemerintahan terganggu. Selain itu juga terdapat berbagai pemberontakan di daerah-daerah, sehingga pada Kabinet Ali 1 ini, pemerintah berupaya untuk menjaga keamanan dan memulihkan.

2. Menciptakan Kemakmuran & Kesejahteraan Rakyat.
Adanya Perang Korea antara Februari 1952- Maret 1952 memberikan dampak malasnya perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan ekspor karet nasional Indonesia menjadi turun 71%. Adanya upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan pada kabinet sebelum Kabinet Ali tidak berhasil. Apalagi solusi ekonomi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya justru berdampak memperkeruh ketidakstabilan politik dan keamanan. Pada tahun 1952-1953 terjadi inflasi di Indonesia, sehingga nilai tukar rupiah turun menjadi 44,7 % dari nilai resmi menjadi 24,6 %. Pada masa Kabinet ini persediaan uang meningkat 75%, Hal ini akhirnya menyebabkan eksportir diluar Pulau Jawa yang terdiri atas orang-orang Masyumi terkena imbas dan mengalami dampak buruk pada kegiatan ekonominya (kerugian). Dari adanya situasi ini menyebabkan penyelundupan semakin meningkat (tidak hanya orang miskin yang terlibat penyelundupan, tapi juga tentara-tentara). Keadaan ini semakin menambah kemiskinan bangsa Indonesia. Rakyat saat itu hidup dalam kelaparan dan jauh dari kesejahteraan. Maka dari itu pada masa Kabinet Ali program kerjanya juga berupaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Wujud dari upaya tersebut adalah menekankan nasionalisasi terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi.

3. Menyelenggarakan Pemilu.
Dengan memasuki babak demokrasi liberal, maka sistem Pemerintahan Indonesia menjalani sistem yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Dimana imperialisme kemudian mengenalkan Indonesia pada struktur atau susunan pemerintahan yang masuk ke dalam jenis parlementer. Sebagai kabinet yang memimpin pemerintahan, maka Kabinet Ali menyanggupi inti dari pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer tersebut. Dalam hal ini, Kabinet Ali mengupayakan penyelenggaraan Pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 Kabinet Ali membentuk Panitia Pemilu Pusat yang diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Selanjutnya Pada 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Hal ini lah kemudian membuat berbagai kampanye yang diadakan menjadi meningkat. Adapun kampanye diadakan sampai pelosok desa. (Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526). Adapun pemilu merupakan program kerja yang utama dalam kabinet ini.

4. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
Kemerdekaan Indonesia menuntut kabinet ini untuk tidak menyetujui adanya RIS. Hal ini karena pemerintahan yang ada saat itu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Maka dari itu, pada Agustus 1954 Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda-Indonesia (sesuatu yang kecil) dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB , namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB, dan dalam bulan yang sama pengaduan tersebut tidak diterima.

5. Melaksanaan politik bebas-aktif
Adanya bipolarisasi dan politik konstelasi dunia membuat Indonesia tidak ingin terlibat didalamnya. Apalagi Indonesia sendiri merupakan negara yang baru merdeka, bahkan dalam menata negaranya, Indonesia masih belum tentu arah. Adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia. Maka dari itu pada masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan Politik Bebas-Aktif. Adapun bebas disini terwujud dengan sifat tidak memihak Indonesia terhadap pertikaian dunia. Misalnya pada ketegangan antara Amerika dan RRC saat itu. Sedangkan aktif disini ditujukan pada perjuangan untuk membebaskan Irian dari Belanda. Indonesia ingin berperan aktif dalam menyuarakan anspirasinya pada dunia. Hal ini yang kemudian akan diwujudkan dengan pelaksanaan KAA 1955 yang mengikutsertakan Indonesia dalam menggalang perdamaian Asia-Afro. Program ini sangat didukung Soekarno.

6. Menyelesaikan Pertikaian politik
Telah diketahui bahwa keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil pada masa itu. Perpecahan terjadi dikalangan elite politik. Tahta, jabatan, dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara. Salah satu perpecahan yang ada terlihat dengan keluarnya NU dari Masyumi. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam perebutan jabatan Menteri Agama. Selain itu ketidakharmonisan juga terlihat dalam hubungan PNI dan PSI. adanya aksi tuding menuding semakin gencar diarahkan satu sama lain. Tidak hanya pada dunia politik, tetapi juga dikalangan militer dan sebagainya terjadi kesenjangan yang tidak layak. Selain itu juga pada bulan Januari Hamengkubuwana IX mengundurkan diri dari Jabatan Menteri Pertahanan. Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik. Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet.

Masalah Yang Dihadapi
Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Ali menghadapi beberapa masalah seperti :
1. Pada waktu itu keamanan dibeberapa daerah tidak stabil

• DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat
  Di Jawa Barat kegiatan Darul Islam semakin memuncak, bahkan aktivitas yang dilakukan meningkat. Selain itu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwirjo.

• Daud Beureuh di Aceh
  Kaum muslim di Aceh mulai merasakan politik Jakarta hidup dalam keadaan tidak beriman, dan tidak cakap. Pada tahun 1949 Aceh menjadi Propinsi Republik yang otonom. Selanjutnya pada tahun 1950 Aceh digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Daud Beureuh sebagai orang kuat Aceh dan benteng Republik Revolusi menolak untuk menerima pekerjaan di Jakarta dan lebih memilih untuk bermukim di Aceh. Pada Mei 1953, terdapat bukti bahwa ia menjalin hubungan dengan Kartosuwirjo dari Darul Islam. Daud merasa keberadaan Kabinet Ali bermaksud menangkapi orang-orang Aceh yang terkemuka. Sampai tahun 1959 Daud mundur keatas bukit. Kemudian pada tanggal 19 September 1953 Daud dan PUSA terangan-terangan melakukan pemberontakan terhadap Jakarta. Ini mendapat dukungan orang-orang Aceh yang menjadi pegawai dan tentara. Saat itu Daud menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul Islam bukan Pemerintah Pancasila. Pada Kabinet Ali, gerakan ini dianggap sebagai hambatan yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan negara. Apalagi Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintahan Kabinet Ali dan menjadi penguras utama dana.

• DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan
  Pada Januari 1952 Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosuwirjo. Namun pada akhirnya Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh Tentara dari Divisi Siliwangi.

• DI/TII di Jawa Tengah
  Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahfud Abdur Rahman. Pada tahun 1954 pemberontakan ini berhasil ditundukan oleh TNI.

• Persoalan dalam negeri dan luar negeri misalnya persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei 1955 mengalami kegagalan.

• Konflik dengan TNI-AD dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf .
  Ketegangan yang terjadi dilingkungan TNI-AD sejak peristiwa 17 Oktober 1952 (Pada waktu itu Nasution mendapat skors atau dinonaktifkan selama tiga tahun) kemudian berlanjut. Adapun peristiwa disebabkan Kepala Staf TNI-AD Bambang Sugeng mengajukan permohonan. Dalam hal ini keinginan tersebut disetujui oleh kabinet. Tindak lanjut dari hal tersebut ialah pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo oleh Mentri Pertahanan. Menurut Panglima TNI-AD hal tersebut sangat tidak menghormati norma-norma yang ada di dalam lingkungan TNI-AD. Kabinet yang ada saat itu dipersalahkan, bahkan dalam Upacara Pelantikan dan serah terima, Panglima Tinggi TNI-AD tidak ada yang hadir.
  
  Selain dari masalah diatas, hambatan pada kabinet ini juga meliputi masalah ekonomi. Pada program kerjanya Kabinet Ali menekankan nasionalisasi terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak perusahaan-perusahaan baru yang berkedok palsu bagi persetujuan antara pendukung pemerintah dan orang-orang Cina/Perusahaan Ali Baba. Maka dari itu Kabinet ini dikenal juga dengan Kabinet Ali Baba. Ali Baba artinya seorang pengusaha pribumi yang mewakili pengusaha Cina yang memiliki perusahaan. Dalam praktiknya duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina untuk bekerja sama dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian. Sedangkan pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, pergolakan ditanah air yang menguras dana semakin membuat kemiskinan bertambah. Apalagi pada 1955 PSI melakukan pemogokan dan untuknya diredam oleh SOBSI.

• Hasil yang Dicapai
  Kabinet Ali Sastroamidjojo ini tidak mampu mencapai semua program kerjanya. Walaupun digolongkan sebagai kabinet yang bertahan lama, tapi tidak semua hasil diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, kabinet ini telah berhasil memberi sumbangan bagi Indonesia dan benua Asia-Afrika. Adanya peristiwa diplomasi pada 18 April-24 April 1955 itu disaksikan oleh Gedung Merdeka, Bandung. Saat itu Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika. Merangkul saudara Asia-Afrika untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Pada April-Mei 1954 terdapat pertemuan antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Birma, dan Indonesia (diselenggarakan di Colombo). Sebenarnya situasi politik yang tidak stabil di Indonesia dialihkan Ali pada suatu peristiwa yang bisa dikatakan mampu mengangkat nama Indonesia. Disana Ali mengusulkan KAA, hal ini didukung Negara lain. Adapun KAA telah menunjukan kemenangan bagi pemerintahan Ali, ketika itu terdapat 29 negara yang hadir (Negara-negara besar Afrika, Asia hanya kedua Korea, Israel, Afrika Selatan, dan Mongolia luar yang tidak diundang).
  
  Adapun Pemimpin Asia yang hadir, yaitu :
  
  1. Zhou Enlai (Cou En-Lai) 
  2. Nehru 
  3. Sihanouk 
  4. Pham Va Dong 
  5. Unu 
  6. Mohammad Ali 
  7. Nasser 
  8. Sukarno
     
     Adanya KAA membuat hubungan antara Amerika dan RRC menjadi. Sementara itu, RRC meluapkan permusuhan dengan Negara-negara Asia yang nonkomunis, netral. Pada tahun 1953 Republik Indonesia mengirim 2 duta besarnya ke Cina. Dimana pada Desember Ali menandatangani persetujuan perdagangan antara Cina dan Indonesia yang pertama. Pada tahun 1955 terdapat persetujuan ganda yang mengharuskan orang-orang Cina Indonesia untuk memilih kewarganegaran Cina atau Indonesia. (hal ini dianggap orang-orang Cina menyulitkan karena sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan). Ali Sastroamidjojo sangat puas karena dipandang sebagai pemimpin Asia-Afrika. Pelaksanaan konferensi ini merupakan wujud perjuangan RI untuk mempromosikan hak Indonesia dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Adapun hasil dari konferensi ini mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Jaya. Dari sini kemungkinan bagi Indonesia untu memainkan peranan penting dunia. Hal ini dijadikan oleh Soekarno sebagai tanggung jawabnya pribadi. Ketika itu Ali mengatakan dan meluluskan Dasasila atau Sepuluh Prinsip Bandung sebagai upaya untuk mengubah dominasi dua negara adikuasa terhadap hubungan internasional pasca Perang Dunia II.

• Kemuduran Kabinet Ali
  Sama dengan kabinet sebelumnya, kabinet ini pun akhirnya mengundurkan diri. Adapun alasannya karena banyak sekali masalah yang tidak bisa diatasi, misalnya pergolakan yang terjadi di daerah (DI/TII), tingkat korupsi yang memuncak membuat perekonomian menurun dan kepercayaan masyarakat merosot. Masalah Irian yang tidak selesai, Pemilu yang tidak terlaksana, bahkan skandal korupsi ini sendiri ada di tubuh PNI. NU tidak puas dengan kerja kabinet (personel, ekonomi, keamanan,) dan didalamnya terdapat konflik antara NU dan PNI. Sehingga pada tanggal 20 Juli NU mengutus menteri-menterinya untuk mundur dari pemerintah. Hal ini diikuti oleh partai lain. Adanya kelemahan Kabinet Ali mendorong Masyumi untuk mengajukan mosi pada bulan Desember mengenai kemunduran (ketidak percayaan kepada kebijakan pemerintah). Sebagai imbalan atas perlindungan PNI, PKI meredam kecaman-kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi. Oleh karena dukungan dari DPR tidak mencukupi, empat hari kemudian akhirnya Ali mengundurkan diri. Kabinet ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.

Layaknya kabinet lain, maka Ali 1 juga mengalami hal tersebut yaitu adanya keretakan dalam tubuh Kabinet itu sendiri ataupun partai koalisi pendukung Kabinet. Keretakan ini antara lain dari kubu PIR dengan kronologis sebagai berikut:

1. Tanggal 17 oktober 1954 terjadi tuntan oleh Mr Tajuddin Mur agar Ali 1 mengembalikan mandate pada presiden. 
2. Tanggal 22 oktober 1954 PIR pecah menjadi 2 golongan yaitu Mr. hazairin dan Mr. Wongsonegoro 
3. Tanggal 17 November 1954 Mr. Wongsonegoro Mengundurkan diri sehingga terjadi Resuffle Kabinet. 
4. Jatuhnya Kabinet Ali 1

Peristiwa yang melatarbelakangi jatuhnya Kabinet ini adalah masalah dalam angkatan darat. Masalah ini menyangkut pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD yang baru dimana hal ini ditentang oleh Zulkifli Lubis. Penentangan ini disebabkan karena Ia menanggap bahwa jabatan itu harusnya diserahkan pada Ia karena saat itu jabatanya adalah wakil KSAD. Zulkifli akhirnya memboikot pelantikan bambang Utoyo pada tanggal 27 Juni 1955 sehingga pelantikan gagal dan hal ini telah menjatuhkan Kabinet Ali 1. Kabinet Ali 1 demisioner tanggal 24 Juli 1955 dan masih terus bekerja sampai Kabinet Burhanudin Harahap dilantik 12 Agustus 1955.

Kabinet Ali 1 walaupun belum melaksanakan pemilu akan tetapi sudah mampu selangkah lebih maju yaitu telah membentuk panitia pemilihan umum pada 28 oktober 1953 yang beranggotakan:

Ketua : S. Hadikusuma (PNI)
Wakil Ketua : Sutan palindih (PRN)
Suryaningpraja (NU)
Sudibyo (PSII)
Hartono (BTI)
Sudarnadi (PIR)
H. Sufyan Siroj (Perti)
Sumarto (Parkindo)
Asrorudin (Partai Buruh)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pembentukan kabinet pasti mengalami kegagalan. Baik dalam pembentukan Kabinet Wilopo maupun kabinet Ali Sastroamidjojo. Selain itu, kedua kabinet ini bubar dengan mosi tidak percaya. Berbagai masalah dihadapi oleh kedua kabinet ini, diantaranya masalah ekonomi, keamanan, dan politik. Walaupun demikian, kabinet Ali berhasil menorehkan prestasi, diantaranya adalah menyelenggarakan KAA dan membentuk panitia pemilihan umum.


Sumber :
Mustopo, Muhammad Habib.2006.Sejarah. Jakarta: Yudhistira
Noer, Deliar. 2000. Partai Islam di Pentas Nasional cet. II. Bandung: Mizan
Pusponegoro, Marwati D, dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka
Sanit, Arbi. 1981. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya
Siregar, Insan Fahmi. 2012. Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia. Semarang: Widya Karya
Wilopo.1978. Zaman Pemerintahan Partai-Partai Islam dan Kelemahan-Kelemahannya. Jakarta: Yayasan Idayu

Share this post