Agresi Militer Belanda 1 dan 2

Agresi Militer Belanda 1

• Latar Belakang Terjadinya Agresi Militer Belanda1

Perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggarjati makin memuncak. Belanda tetap mendasarkan tafsir pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota “commonwealth” dan akan berbentuk federasi, sedangkan hubungan luar negerinya di urus Belanda. Sedang Pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan terwujudnya Republik Indonesia yang berdaulat penuh dan diakui oleh pihak Belanda. Belanda juga menuntut agar segera diadakan gendarmerie (pasukan keamanan) bersama.

Di tambah dengan kesulitan ekonomi negaranya yang kian memburuk, Belanda berusaha menyelesaikan “masalah Indonesia” dengan cepat. Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengirimkan nota yang merupakan ultimatum dan harus dijawab oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu 14 hari. Pokok-pokok nota tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Pemerintahan AD interim bersama, 
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama, 
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda, 
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah-daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda yaitu gendarmerie (pasukan keamanan) bersama, dan 5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.

Perdana Menteri Syahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie (pasukan keamanan). Jawaban ini mendatangkan reaksi keras dari kalangan partai-partai politik dan berakibat jatuhnya kebinet Syahrir.

Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pada saat itu Belanda tetap menuntut adanya gendarmerie (pasukan keamanan) bersama dan minta agar Republik Indonesia menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Nota tersebut kemudian disusul lagi dengan sebuah ultimatum bahwa dalam waktu 32 jam Republik Indonesia harus memberi jawaban terhadap tuntutan Belanda. Jawaban Pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan oleh perdana Menteri Amir Syarifuddin pada tanggal 17 Juli 1947 melalui RRI Yogyakarta ditolak oleh Belanda.

Tujuan utama Agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak dan juga secara perlahan Belanda ingin menghancurkan RI. Namun usaha tersebut tidak dilakukannya sekaligus, karena itu pada tahap pertama Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Politik, yaitu pengepungan ibukota RI dan penghapusan RI dari peta (menghilangkan de facto RI); 
2. Ekonomi, yaitu merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan (daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan bahan ekspor (perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera serta pertambangan di Sumatera); 
3. Militer, yaitu penghancuran TNI.

Sebagai kedok kepada dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggarjati.

• Kronologis Terjadinya Agresi Militer Belanda 1

Konferensi pers pada malam 20 Juli di istana, di mana Gubernur Jenderal HJ Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya Aksi Polisionil Belanda pertama. Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, J. A. Moor menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara), Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

Serangan yang dilakukan oleh Belanda dilatarbelakangi oleh tidak dikabulkannya tuntutan Belanda. Pasukan bersenjata Belanda dengan bantuan angkatan udara yang kuat, menyebar ke daratan dari pangkalan pelabuhan laut mereka di Jawa dan Sumatra. Mereka menyusup ke dalam wilayah Republik. Dalam waktu dua minggu, Belanda sudah menguasai kebanyakan kota besar dan kota-kota kecil utama di Jawa Barat dan Jawa Timur, sebagian hubungan-hubungan komunikasi utama di antara kota-kota tersebut, dan telah menduduki pelabuhan-pelabuhan perairan laut dalam Republik lainnya, yang terletak di Jawa. Selain itu mereka berhasil menguasai daerah-daerah penghasil minyak yang berharga di sekitar kota Palembang serta pelabuhan-pelabuhan utama di pantai Sumatra Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan. Agresi terbuka Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia.

• Upaya Penyelesaian Agresi Militer Belanda 1

Pada tanggal 28 Juli, India melalui perdana menteri Nehru mengumumkan bahwa India akan menyerahkan situasi Indonesia kepada PBB. Dua hari kemudian, India dan Australia membawa pertikaian antara Indonesia dan Belanda ke hadapan PBB. Austrlia meminta campur tangan PBB dengan alasan bahwa saat itu sudah terjadi suatu pelanggaran perdamaian, sedangkan alasan India adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berada dalam bahaya. Australia mengusulkan suatu resolusi yang menyerukan agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan pertempuran, dan meyerahkan pertikaian mereka kepada wasit pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam persetujuan Linggartjati.

Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Penghentian permusuhan ini dilakukan dengan dibentuknya Komisi Tiga Negara (KTN). Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk menjadi anggota komisi, sedangkan Belanda memilih Belgia. Kedua negara sepakat memilih Amerika Serikat. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zealand, dan Amerika diwakili oleh Dr. Frank Graham, untuk melaksanakan tugas tersebut Komisi Tiga Negara mengadakan pertemuannya di Sydney pada tanggal 20 Oktober 1947. Dan pada tanggal 8 Desember, KTN mengadakan sidang resminya yang pertama dengan delegasi Republik dan delegasi Belanda dalam wilayah yang netral, yaitu di geladak kapal Renville yang berlabuh di pelabuhan Batavia. KTN berhasil mempertemukan kembali kedua belah pihak untuk menandatangani perstujuan genjatan senjata dengan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama dengan disaksikan KTN di atas kapal Renville pada 17 Januari 1948.

Agresi Militer Belanda 2

• Latar Belakang Terjadinya Agresi Militer Belanda 2

Perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu, sebab Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin diterima Republik Indonesia, seperti penafsiran “Garis Van Mook” sebagai garis demarkasi antara daerah yang masuk kekuasaan Republik dan Daerah yang menjadi kekuasaan Belanda, serta masalah pembentukan Pemerintahan adinterim Negara Indonesia Serikat.

Tawaran rencana KTN yang terkenal dengan “Usul Chritchley-Dobuis” (anggota KTN dari Australia dan Amerika) ditolak pula oleh pihak Belanda karena tidak menguntungkan. Pemerintah Belanda memperhitungkan pula bahwa pertikaian yang terjadi di kalangan Republik Indonesia sebagai akibat dari perjanjian Renville, kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya rekontruksi dan rasionalisasi, serta penumpasan pemberontakan PKI Madiun yang menelan daya upaya dan kekuatan Republik, memberikan kesempatan bagi Belanda untuk lebih menekan Republik Indonesia.

Dalam situasi yang gawat ini, akhirnya pada tanggal 13 Desember 1948 Bung Hatta selaku pimpinan pemerintahan meminta kembali KTN untuk menyelenggarakan perundingan dengan Belanda, bahkan dengan syarat “kesediaan Republik Indonesia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan”. Uluran tangan tersebut dijawab oleh Belanda pada tanggal itu juga bahwa perundingan tidak akan diadakan lagi apabila tidak didasarkan pada tuntutan-tuntutan yang diajukan Belanda.

• Kronologis Terjadinya Agresi Militer Belanda 2

Pada 21.00 tanggal 18 Desember 1948 pihak Belanda menyampaikan surat kepada Jusuf Ronodipuro, liaison officer delegasi RI di Jakarta. Isinya, terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville dan perjanjian genjatan senjat. Berita ini tidak berhasil disampaikan ke pemerintahan RI di Yogyakarta pada malam itu juga karena dihalangi oleh Belanda. Berita pertama tentang Belanda memutuskan Perjanjian Genjatan Senjata Renville diterima di Yogyakarta pada jam 5.30 berupa suatu serangan pesawat pembom Belanda (Mitchel buatan Amerika) di atas lapangan udara terdeka. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang, tak satu pun jatuh korban. Sekitar pukul 9.00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2.600 orang –termasuk dua batalyon, 1.900 orang, dari Brigade T- beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari.

Menjelang tengah petang, setelah mengepung kota, Brigade Marinir Belanda, dibantu oleh sejumlah besar pasukan Ambon dari KNIL berhasil mencapai pusat kota ke istana Presiden. Taktik cepat yang digunakan Belanda berhasil menangkap Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan separuh anggota kabinet Republik. Sebelum tertangkap, kabinet sempat bersidang. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak akan meninggalkan ibukota. Hal ini dikarenakan tidak adanya pasukan yang mengawal mereka ke luar kota. Selain itu, apabila tetap di dalam kota, hubungan dengan KTN masih dapat dilakukan dan dengan perantaraan KTN, perundingan dengan Belanda dapat dibuka kembali. Keputusan yang lain dari sidang pada tanggal 19 Desember 1948 adalah memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. Mandat juga diberikan kepada dr. Sudarsono, A. A. Maramis, dan L. N, Palar untuk membentuk exile government di luar negeri bila usaha Sjafruddin Prawiranegara gagal.

• Upaya Penyelesaian Agresi Militer Belanda 2

Pada tanggal 20 Desember 1948 pagi, Belanda meminta agar Soekarno memerintahkan pasukan Republik menghentikan perlawanan. Soekarno menolak dan pada tanggal 22 Desember ia, Hatta, Sjahrir, Mr. Assaat, Mr Abdul Gafar Pringgodigdo, H Agoes Salim, Mr Ali Sastroamodjojo, dan Komodor Udara Suriadarma diterbangkan Belanda ke Pulau Bangka. Di sana, Soekarno, Sjahrir, dan Salim dipisahkan dengan yang lainnya dan diterbangkan ke Berastagi, kemudian ke Prapat dan Danau Toba.

Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda dan tertangkapnya pemimpin negara yang kemudian di asingkan membuat Penglima Besar Soedirman Berangkat ke luar kota untuk memimpin perang gerilya. Sesuai dengan rencana, Angakatan Perang mengundurkan diri ke luar kota untuk melakukan perang gerilya. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.

Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1 Salah satu pokok isinya ialah : Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.Pasukan yang tadinya dipindahkan akibat persetujuan Renville melakukan wingate ke daerah asal mereka. Pasukan Siliwangi melakukan long march dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. TNI membentuk daerah-daerah pertahanan (wehrkreise) di luar kota. Setelah berhasil melakukan konsolidasi, TNI mulai melakukan pukulan-pukulan terhadap Belanda. Pukulan yang pertama adalah garis-garis komunikasi pasukan Belanda. Mereka merusak jaringan telepon, jaringan rel kereta api, dan konvoi-konvoi Belanda di hadang dan dihancurkan.

Situasi perang mulai berbalik. TNI yang pada awalnya bertahan mulai beralih dengan taktik menyerang. Mereka tidak lagi hanya mencegat dan menyerang konvoi-konvoi Belanda serta menyerang pos-pos terpencil, tetapi mereka juga menyerang kota-kota yang diduduki oleh Belanda. Serangan terhadap kota Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949 dibawah pimpinan Letkol Soeharto berhasil dilakukan selama enam jam. Hal ini membuktikan kepada dunia luar bahwa TNI dan Republik Indonesia masih eksis.

Adanya Agresi Militer Belanda 2 ini tentunya dilihat oleh mata dunia Internasional. Setelah pada Agresi Militer Belanda 1, Belanda mendapat kecaman, sekarang Belanda pun dikutuk. Dunia bahkan mendukung perjuangan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdakaannya. Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan “Negara boneka” karya Belanda ikut mengutuk tindakan Agresi Militer Belanda 2 tersebut. Pada tanggal 20 hingga 23 Januari 1949, atas usulan Burma (sekarang Mnyanmar) dan India, digelarlah Konferensi Asia di New Delhi, India. Kenferensi itu sendiri dihadiri oleh beberapa negara di Asia, Afrika dan Australia. Hasilnya berupa resolusi tentang permasalahan Indonesia yang lalu disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.

PBB juga mengutuk Agresi Militer Belanda 2, sebab menurut pandanga PBB, Belanda sudah secara terang-terangan menginjak-injak kesepakatan dalam Perjanjian Renville yang ketika itu ditandatangani oleh Komisi Tiga Negara (KTN), wakil dari PBB. Pada tanggal 4 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi supaya Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan kembali ke meja perundingan. Belanda akhirnya menghentikan aksinya. Kegagalan mereka di berbagai pertempuran dan tekanan dunia Internasional, khususnya dari negara adi daya Amerika Serikat, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

Sumber :
A.B. Lapian dkk. 1996. Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959. Jakarta: cv. Defit Prima Karya
Kahin, George Mc Turnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, cetakan kedua. Solo: UNS Press
Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2010. Sejarah Nasional Indoesia VI, edisi pemutakhiran, cetakan keempat. Jakarta: Balai Pustaka
Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I, di akses pada Kamis 9 Oktober 2014, pukul 23.41 WIB
Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_II, diakses pada Selasa 7 Oktober 2014, pukul 22.00 WIB
Bimbie http://www.bimbie.com/agresi-militer-belanda.htm, diakses pada Senin, 20 Oktober 2014, pukul 12.00 WIB
Seo http://www.tuanguru.com/2012/09/tujuan-agresi-militer-belanda-i.html, diakses pada Senin, 20 oktober 2014, pukul 19.00 WIB
Bimbie http://www.bimbie.com/agresi-militer-belanda-dua.htm, di akses pada Senin, 20 Oktober 2014, pukul 19.30 WIB  

Custom motorcycles and choppers (bikes which have been modified from their original design ) have to have motorcycle insurance like all other bike. But unlike most two-wheel machines, custom motorcycles tend to be one-of-a-kind and can also be difficult to insure. Most custom motorcycle owners won‘t often get a quote for their chopper on the internet and, instead, will need to work by having an agent personally or during the telephone. Below is really a walkthrough of custom motorcycle insurance and everything else a bike owner needs to understand when one thinks of shopping for any policy. What Does Custom Motorcycle Insurance Cover? Insurance for custom choppers offers a similar standard and optional coverages as policies for factory-built motorcycles. Below, we’ve noted many of the details of each and every coverage which are specifically relevant to custom motorcycles. Bodily injury and property damage liability (the conventional coverages included altogether motorcycle insurance policies ) protect a policyholder from expenses associated with harm or damages to others. They don‘t cover any costs to exchange or repair a policyholder’s own motorcycle. These will be the coverages required by most states to register and legally drive a motorcycle upon the road. Almost all motorcycle insurance companies will offer bodily injury and private property protection for custom motorcycles, even if they should sell optional coverages to chopper owners. Collision and comprehensive coverages are the 2 that differentiate custom motorcycle insurance policies from those for production or classic motorcycles. They cover the costs to repair or replace a motorcycle (minus their respective deductibles ), which may be drastically higher for custom bikes. Choppers are typically considered a lot more valuable than production and classic bikes because most are one-of-a-kind machines. Beyond the price of fabricated parts themselves, the labor costs related to repairing or replacing custom components is significantly higher. A basic paint job could cost greater than $1, 000 and unique artwork can increase its value by lots and lots of dollars. Any customization beyond that, say for example a custom frame or handlebars, could push the worth of a bike even higher. Some choppers have significant modifications among others could be built entirely from scratch. For instance, most custom motorcycles built from scratch with factory parts could cost well greater than $15, 000. But garages typically charge from the hour, whenever they need to fabricate custom parts, whoever commissioned the bike can get the value to become significantly higher. Like making a home, an owner can spend virtually just the maximum amount of money and that they want on the custom motorcycle. Another popular coverage is definitely an optional one : medical payments. This covers medical bills individuals (the rider ) along with anyone else injured while riding. Coverage for uninsured and underinsured motorists (sometimes shortened to UM / UIM ) pays for bodily injuries and damages within your custom motorcycle caused by another another person that is inadequately insured. ATVs, mopeds and scooters, and dirt bikes, while covered under most companies motorcycle insruance policies, each have their very own group of rules and regulations. Anyone in need of assistance of insuring any of these vehicles which are customized should contact their insurance company. Who Needs Custom Motorcycle Insurance? Every motorcycle owner has a necessity for insurance whether there is a new, inexpensive bike or perhaps a pricey chopper. Most states require motorcycle owners to possess bodily injury and property damage liability in the event that they ride on public highways or roads. But also a motorcycle meant only for show — that never sees the open road — likely needs insurance. A pure show chopper can still be ridden without permission, stolen, or damaged during transit. Without insurance, an owner could be stuck paying for just about any expenses associated with the bike from pocket. Custom motorcycle owners arguably need insurance greater than other bike owners due to the high worth of their rides. Once we mention above, the price of custom parts, upgrades, and labor hours boost the worth of bikes when compared with What‘s available from the factory. This higher value tends to require greater insurance coverage, especially when one thinks of comprehensive or collision coverage. Gathering Custom Motorcycle Insurance Quotes Most insurance companies, for example Liberty Mutual’s Safeco Insurance and Allstate, won‘t quote custom motorcycle insurance policies online since it is too difficult to work out the worth of a chopper via the Internet. Whenever you request a quote upon the company’s website, you‘re prompted to call and speak for an agent. The agent will then ask you a series of questions to catalogue the different changes and modifications within your bike in an effort to better measure the value and value of insurance. Nationwide doesn‘t offer online quotes for custom motorcycles either, but unlike other major carriers, it asks specific questions relevant to choppers. The corporate includes a category for custom and limited edition bikes that shoppers can select and it also asks what kinds of modifications happen to be made. Simply there is no other major carrier include both those details with their online quoting, which means that Nationwide’s could be more accurate going straight into the call by having an agent. Upon the surface, it could seem advantageous from the insurers to force a phone conversation to obtain a quote. They‘re more apt to sell a policy talking with a possible policyholder. Though it‘s inside the interest of both carriers and custom motorcycle riders to debate each individual chopper and figure out an agreed upon value. A conversation by having an insurance company can keep a bike owner from purchasing too little coverage or an excessive amount. Other companies, for example GEICO and Progressive, require a similar information from custom and factory-built bike owners. At the conclusion from the quoting process, it’s as much as the owner to select adequate coverage for their chopper. However, it’s probably a more informed idea to call and speak for an agent from each insurer. Progressive specifically notes on the website that the corporate only offers liability insurance for motorcycles built given by a kit, or individual (especially custom fabricated ) parts. Any vehicle having a state-assigned VIN number, a replaced frame, or using a manufacturer not listed inside the NADA Motorcycle Appraisal Guide is likewise only entitled to Progressive’s liability coverage. Progressive does cover customizations to factory-built bikes. Every motorcycle policy for any factory-built bike automatically cover as much as $3, 000 of customizations to any factory-built motorcycle listed inside the NADA Motorcycle Appraisal Guide. That’s a pleasant perk, but $3, 000 is hardly sufficient to cover many customizations. That amount would cover the price of a custom paint job and never much else. GEICO is just like Progressive in the insurer covers customizations to factory-built motorcycles, but prompts custom motorcycle owners to make contact with an agent. Custom Motorcycle Insurance Discounts Choppers are usually entitled to a similar motorcycle insurance discounts as factory-built bikes. It‘s generally more costly to insure a customized motorcycle so any savings on the price of premiums could be significant. When talking with agents and gathering quotes for the custom bike, be sure to inquire about discounts you could be entitled to. An expensive, custom motorcycle doesn‘t preclude an owner from discounts for having multiple policies or using anti-theft devices. With respect to the carrier, discounts could possibly be up to 30% or even more off of the regular premium. credit cards with cash back credit card reader credit card instant approval online apply credit card bad credit credit cards credit card selection online visa card pay with credit card credit card charges visa or mastercard credit card machine apply a credit card small business credit cards prepaid debit cards visa debit card mbna credit card credit card terminal card credit application credit card generator credit card balance credit card numbers credit card transfer credit card interest rates credit card interest gold card credit card online best rate credit cards credit card low interest visa card online online credit card how to aplly a credit card 0 interest credit cards debit card

Share this post