Ulasan buku "Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan"

Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan
Penulis : Suradi Hp., Mardanas Safwan, Djuariah Latuconsina, Samsurizal

Masa demokrasi liberal di Indonesia dimulai pada tahun 1950 hingga 1959 dan dilaksanakan sesuai UUDS 1950. Di dalam sistem Demokrasi Liberal ini pemerintahan NKRI berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai. Anggota DPR berjumlah 232 orang yang terdiri dari Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan sisa kursi dibagikan kepada partai-partai atau perorangan yang tidak satupun dari mereka mendapat lebih dari 17 kursi. Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang suatu pemerintahan-pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan.

Selama masa demokrasi liberal ini, Indonesia berganti-ganti perdana menteri sebanyak 7 perdana menteri, yaitu Mohammad Natsir, Sukiman Wirjosandjojo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo, Djuanda Kartawidjaja. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki pemerintahan yang tidak stabil. Dua partai terkuat pada masa Demokrasi Liberal adalah PNI dan Masyumi. Kedua partai ini silih berganti memimpin kabinet. Dengan sering bergantinya kabinet menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Dari masalah-masalah tersebut masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah antara lain adalah mengurangi jumlah uang yang beradar di masyarakat dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Sumitro pun mengeluarkan gagasan mengenai penanganan terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir. Program Gerakan Benteng dimulai pada bulan April tahun 1950. Hasilnya selama tiga tahun (1950 – 1953) lebih kurang 700 perusahaan Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara. Beban defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak 3 miliar Rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar Rupiah. Akhirnya Menteri Keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo, Kabinet Ali I. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha nonpribumi khususnya Cina. Tujuan dari program ini adalah:

• Untuk memajukan pengusaha pribumi.
• Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
• Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
• Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan nonpribumi.

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Geneva untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek yang berisi:

• Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan. 
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 
• Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya adalah untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Sementara itu dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan pada umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 – 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan sekitar 12,5 miliar Rupiah. Namun, dalam pelaksanaannya RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena:

• Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Masa Kabinet Djuanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakannya Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang, tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

• Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. 
• Terjadi ketegangan politik yang tidak dapat diredakan.
• Timbul pemberontakan PRRI/Permesta. 
• Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. 
• Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Share this post