Penerapan Sistem Liberal oleh Raffles dan Belanda di Indonesia
Maret 03, 2016
Add Comment
Revolusi Industri yang terjadi di Ingris tidak terlepas dari adanya jajahan Inggris di India. Salah satu syarat dari munculnya Revolusi Industri itu adalah tersediannya kekayaan akan uang dan emas. Pemerasan yang dilakukan Inggris di India, telah memberikan sumbangan modal bagi terjadinya revolusi Industri.
Dengan kemajuan yang dicapai setelah Revolusi Industri, maka Inggris menjadi negara pertama yang menentang politik ekonomi merkantilisme dan menghendaki perdagangan bebas. Pada mulanya perdagangan bebas yang diterapkan di Inggris ditentang oleh negara-negara di Eropa lainnya yang masih menerapkan proteksionisme dalam perdagangan. Akan tetapi, setelah negara-negara Eropa juga melaksanakan industrialisasi, maka perdagangan bebas dan paham liberalisme berkembang di Eropa.
Sebagi negara Industri, Inggris memelopori penerapan imperealisme modern. Dengan imperealisme modern, Inggris ingin menjadikan tanah jajahan sebagai tempat pemasaran hasil industrinya, tempat untuk mendapatkan bahan mentah dan tempat untuk menanamkan modalnya dinegeri jajahan yang memiliki tenaga kerja yang murah.Imggris sudah memiliki kain-kain tenun sebagai hasil Revolusi Industri yang dapat diperdagangkan di asia dengan harga yang lebih murah dari pada kain tenun butan pendudik pibumi. Bagi Inggris, dengan Industrinya sudah maju, perdagangan dianggap lebih menguntungkan dari pada pemungutan upeti dan tanah-tanah jajahannya. Oleh karena itulah Inggris beranggapan bahwa masyarakat dinegeri jajahan perlu ditingkatkan kesejahteraannya.
A. Penerapan Liberalisme oleh Raffles (1911-1914)
Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip Leberalisme, seperti yang telah diterapkan Inggris yang telah diterapkan dinegaranya. Dengan prinsip ini Raffles hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebesannya mencakup kebebasan untuk menanam modal dan kebebasab perdagangan, keduanya akan menjamin kebebasan produksi untuk ekspor.
Bila dibandingkan dengan Belannda, Inggris jauh lebih maju perkembangan industrinya. Lebih-lebih setelah adanya Revolusi Industri dinegara tersebut. Sebagai negara Industri Inggris memandang negara jajahan sebagai daerah untuk mendapatkan bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industrinya. Sitem pasar bebas dan kesejahteraan jajahan merupakan faktor penentu keberhasilan politik imperialismenya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang cukup kesejahteraanya akan memiliki daya beli barang-barang industri Inggris.
Raffles menerapkan sistem pajak tanah (landrent system) seperti yang diterapkan di India. Kesejahteraan rakyat akan dicapai denagn cara memberikan kebebasan dan jaminan hukum, sehingga rakyat tidak menjadi korban kesewenang-wenangan dari para penguasa. Pelaksanaan politik liberal dengan sistem baru atas prinsip legal dan rasional telah merombak dan mengganti struktur masyarakat feodal. Pemerintahan harus disusun dalam suatu birokrasi dengan melepaskan fungsi-fungsi tradisional dan feodal, akibatnya sistem pemerintahan tidak langsung peninggalan VOC dihapuskan. Karena dalam sistem itu, VOC memanfaatkan para buppati untuk pengerahan tenaga dan pemungutan hasil bumi.
Beberaa kebijakan yang telah dilakukan oleh Raffles:
1) Bidang birokrasi pemerintahan
Prinsip emerintahan Raffles dipengaruhi oleh pengalamanya saat memimpin di India. Pada hakikatnya Rafless ingin menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan. Langkah-langkahnya dalam bidang pemerintahan adalah sebagai berikut:
2) Bidang ekonomi dan keuangan
3) Bidang sosial
4) Bidang ilmu pengetahuan
Hambatan utama dalam pelaksanaan politik ekonomi liberal adalah masih kuatnya kedudukan unsur-unsur feodal. Selain itu, sistem ekonomi yang masih tertutup menyulitkan penerapan sitem ekonomi uang sebagai alat pembayaran pajak dan pertukaran dalam perdagangan.
B. Politik Ekonomi Liberal oleh Pemerintah Kolonial Belanda
Dengan kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia maka sistem Liberal yang telah dirintis oleh Raffles kembali diubah. Bagi Belanda faktor yang paling menentukan politik kolonialnya adalah keadaan dalam negerinya sendiri. Keadaan negeri Belanda yang masih agraris dan industri dan masih belum berkembang membuat Belanda mengambil kebijakan yang berbeda dengan Inggris terhadap daerah jajahannya.
Terlebih lagi perang yang telah dilakukan oleh Napoleon telah membuat negri Belanda sangat menderita dan perekonomiaanya merosot. Dalam keadaan seperti itu politik ekonomi liberal kolonial yida cook dan todak realistis. Sementara itu, prinsip-pinsip Liberalisme telah menyebar diseluruh Eropa. Dsamping itu, sebagai negara yang tidak memiliki angkatan perang yang kuat, Belanda sering kali mendapatkan tekanan dari negara-negara Eropa lainnya agar menerapkan Liberalisme ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar negara-negara di Eropa dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
Sehubungan dengan hal itu dalam waktu selama kurang lebih tiga puluh tahun, politik kolonial Belanda di Indonesia terombang-ambing antara gagasan gagasan Liberalisme dan realistis sosial ekonomi dinegeinya sendiri maupun di Indonesia, Landelijk Stelsel adalah jalan tengah antara diantar dua pilihan. Namun, kekurangn modal dan keterbelakangan industrinya memaksa Belanda mengambil langkah kembali kesistem VOC dengan beberpa perubahan yang terknal dengan sistem tanam paksa.
Pesatnya perkembangan paham Liberalisme juga tlah mmaksa Belanda untuk menerapkan politik ekonomi Liberal dalam parlemen Belanda yang mendesak pemerintah Belanda untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para penguasa belanda pendukungpartai liberal dapat menanamkan moalnya di Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendapatkan dsakan dari pemerintah Inggris untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di Ibdonesia dengan tujuan Inggris dapat menanamkam modal di Indonesia.
Sementara itu, pada periode 1850-1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan perdagangan di Eropa. Hal itu menyebabkan negeri Belanda mendapatkan keuntungan dari perkembangan perdagangan. Masa 20 tahun menerapakan periode transisi dari keadaan pra industri dan jalan-jalan kereta api mulai dibangun. Posisinya sebagai pasar bahan mentah internasional telah diduduki kembali Denga dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870, Indonesia memasuki zaman penjajahan baru, yaitu zaman pemerintahn liberal kolonial. Hal ini berarti Indonsia dijadikan tempat untuk mendapatkan bahan mentah atay bahab baku industri di Eropa, yenaga kerja yang murah, tempat pemasaran barang industri dan penanaman modal asing.
Sejak 1870, di indonesia telah diterapkan politik ekonomi pintu terbuka, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing seperti modal dari Belanda, Inggris, Amerika, Jeoang dan Belagia. Modal swasta saing tersebut tertanam pada sektor-sektor pertanian dan perambangan, seperti aret, kopi, teh, tembakau, tebu, timah dan minayak. Hal itu menyebabkan perkebunan-prkebunan dibangun secar luas dan meningkat pesat.
Dengan kemajuan yang dicapai setelah Revolusi Industri, maka Inggris menjadi negara pertama yang menentang politik ekonomi merkantilisme dan menghendaki perdagangan bebas. Pada mulanya perdagangan bebas yang diterapkan di Inggris ditentang oleh negara-negara di Eropa lainnya yang masih menerapkan proteksionisme dalam perdagangan. Akan tetapi, setelah negara-negara Eropa juga melaksanakan industrialisasi, maka perdagangan bebas dan paham liberalisme berkembang di Eropa.
Sebagi negara Industri, Inggris memelopori penerapan imperealisme modern. Dengan imperealisme modern, Inggris ingin menjadikan tanah jajahan sebagai tempat pemasaran hasil industrinya, tempat untuk mendapatkan bahan mentah dan tempat untuk menanamkan modalnya dinegeri jajahan yang memiliki tenaga kerja yang murah.Imggris sudah memiliki kain-kain tenun sebagai hasil Revolusi Industri yang dapat diperdagangkan di asia dengan harga yang lebih murah dari pada kain tenun butan pendudik pibumi. Bagi Inggris, dengan Industrinya sudah maju, perdagangan dianggap lebih menguntungkan dari pada pemungutan upeti dan tanah-tanah jajahannya. Oleh karena itulah Inggris beranggapan bahwa masyarakat dinegeri jajahan perlu ditingkatkan kesejahteraannya.
A. Penerapan Liberalisme oleh Raffles (1911-1914)Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip Leberalisme, seperti yang telah diterapkan Inggris yang telah diterapkan dinegaranya. Dengan prinsip ini Raffles hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebesannya mencakup kebebasan untuk menanam modal dan kebebasab perdagangan, keduanya akan menjamin kebebasan produksi untuk ekspor.
Bila dibandingkan dengan Belannda, Inggris jauh lebih maju perkembangan industrinya. Lebih-lebih setelah adanya Revolusi Industri dinegara tersebut. Sebagai negara Industri Inggris memandang negara jajahan sebagai daerah untuk mendapatkan bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industrinya. Sitem pasar bebas dan kesejahteraan jajahan merupakan faktor penentu keberhasilan politik imperialismenya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang cukup kesejahteraanya akan memiliki daya beli barang-barang industri Inggris.
Raffles menerapkan sistem pajak tanah (landrent system) seperti yang diterapkan di India. Kesejahteraan rakyat akan dicapai denagn cara memberikan kebebasan dan jaminan hukum, sehingga rakyat tidak menjadi korban kesewenang-wenangan dari para penguasa. Pelaksanaan politik liberal dengan sistem baru atas prinsip legal dan rasional telah merombak dan mengganti struktur masyarakat feodal. Pemerintahan harus disusun dalam suatu birokrasi dengan melepaskan fungsi-fungsi tradisional dan feodal, akibatnya sistem pemerintahan tidak langsung peninggalan VOC dihapuskan. Karena dalam sistem itu, VOC memanfaatkan para buppati untuk pengerahan tenaga dan pemungutan hasil bumi.
Beberaa kebijakan yang telah dilakukan oleh Raffles:
1) Bidang birokrasi pemerintahan
Prinsip emerintahan Raffles dipengaruhi oleh pengalamanya saat memimpin di India. Pada hakikatnya Rafless ingin menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan. Langkah-langkahnya dalam bidang pemerintahan adalah sebagai berikut:
- Pulau Jawa dibagi menjadi 16 Karisidenan
- Menerapakan sistem pemerintahan kolonial Barat
- Bupati dijadikan pegawai pemerintahan kolonial
2) Bidang ekonomi dan keuangan
- Penghapuasan pajak hasil bumi (Contingenten) dan penyerhan wajib (Verplichte Leverantie)
- Menetapakan sistem sewa tanah (landrent)
- Adanaya kebebasan bagi petani untuk menanam tanaman ekspor.
3) Bidang sosial
- Pengahpusan kerja Rodi
- Peniadaan pynbank, yaitu hukuaman yang sangat kejam melawan harimau.
- Penghapusan perbudakan
4) Bidang ilmu pengetahuan
- Ditulisnya buku History of Java
- Dirintisnya kebun raya Bogor
- Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
Hambatan utama dalam pelaksanaan politik ekonomi liberal adalah masih kuatnya kedudukan unsur-unsur feodal. Selain itu, sistem ekonomi yang masih tertutup menyulitkan penerapan sitem ekonomi uang sebagai alat pembayaran pajak dan pertukaran dalam perdagangan.
Dengan kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia maka sistem Liberal yang telah dirintis oleh Raffles kembali diubah. Bagi Belanda faktor yang paling menentukan politik kolonialnya adalah keadaan dalam negerinya sendiri. Keadaan negeri Belanda yang masih agraris dan industri dan masih belum berkembang membuat Belanda mengambil kebijakan yang berbeda dengan Inggris terhadap daerah jajahannya.
Terlebih lagi perang yang telah dilakukan oleh Napoleon telah membuat negri Belanda sangat menderita dan perekonomiaanya merosot. Dalam keadaan seperti itu politik ekonomi liberal kolonial yida cook dan todak realistis. Sementara itu, prinsip-pinsip Liberalisme telah menyebar diseluruh Eropa. Dsamping itu, sebagai negara yang tidak memiliki angkatan perang yang kuat, Belanda sering kali mendapatkan tekanan dari negara-negara Eropa lainnya agar menerapkan Liberalisme ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar negara-negara di Eropa dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
Sehubungan dengan hal itu dalam waktu selama kurang lebih tiga puluh tahun, politik kolonial Belanda di Indonesia terombang-ambing antara gagasan gagasan Liberalisme dan realistis sosial ekonomi dinegeinya sendiri maupun di Indonesia, Landelijk Stelsel adalah jalan tengah antara diantar dua pilihan. Namun, kekurangn modal dan keterbelakangan industrinya memaksa Belanda mengambil langkah kembali kesistem VOC dengan beberpa perubahan yang terknal dengan sistem tanam paksa.
Pesatnya perkembangan paham Liberalisme juga tlah mmaksa Belanda untuk menerapkan politik ekonomi Liberal dalam parlemen Belanda yang mendesak pemerintah Belanda untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para penguasa belanda pendukungpartai liberal dapat menanamkan moalnya di Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendapatkan dsakan dari pemerintah Inggris untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di Ibdonesia dengan tujuan Inggris dapat menanamkam modal di Indonesia.
Sementara itu, pada periode 1850-1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan perdagangan di Eropa. Hal itu menyebabkan negeri Belanda mendapatkan keuntungan dari perkembangan perdagangan. Masa 20 tahun menerapakan periode transisi dari keadaan pra industri dan jalan-jalan kereta api mulai dibangun. Posisinya sebagai pasar bahan mentah internasional telah diduduki kembali Denga dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870, Indonesia memasuki zaman penjajahan baru, yaitu zaman pemerintahn liberal kolonial. Hal ini berarti Indonsia dijadikan tempat untuk mendapatkan bahan mentah atay bahab baku industri di Eropa, yenaga kerja yang murah, tempat pemasaran barang industri dan penanaman modal asing.
Sejak 1870, di indonesia telah diterapkan politik ekonomi pintu terbuka, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing seperti modal dari Belanda, Inggris, Amerika, Jeoang dan Belagia. Modal swasta saing tersebut tertanam pada sektor-sektor pertanian dan perambangan, seperti aret, kopi, teh, tembakau, tebu, timah dan minayak. Hal itu menyebabkan perkebunan-prkebunan dibangun secar luas dan meningkat pesat.
0 Response to "Penerapan Sistem Liberal oleh Raffles dan Belanda di Indonesia"
Posting Komentar